Jokowi Minta Tak Ada Pasal Titipan di Omnibus Law Lapangan Kerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas mengenai penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai ada pasal titipan yang masuk.

    "Tolong dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 Desember 2019.

    Presiden menargetkan pertengahan Januari 2020 naskah akademik dan draf versi pemerintah ini bisa dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia memerintahkan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk memimpin pendalaman draf RUU ini sebelum disampaikan ke DPR.

    ‎‎Ia menjelaskan substansi RUU ini terbagi ke dalam 11 permasalahan yang melibatkan 30 kementerian/lembaga. Sebab, ia ingin kerangka kerja dari undang-undang ini memiliki fokus yang jelas dan dijaga konsistensinya.

    "Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung ‎keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung menampung menampung keinginan tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan," ucap dia.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan memetakan dampak yang mungkin terjadi dari lahirnya UU ini.

    "Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga tolong agar dikomunikasikan yang terkait dengan yang ada di dalam Omnibus Law. Seluruh menteri juga dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan," tuturnya.

    Bersamaan dengan penyusunan RUU ini, Jokowi memerintahkan agar Kementerian/Lembaga segera menyiapkan peraturan turunan. Harapannya begitu DPR menyetujui RUU ini menjadi undang-undang bisa segera dieksekusi.

    "Tolong ini sebelum ini masuk ke DPR, Menko, Menkum HAM, Mensesneg, agar mengekspos ke publik. Kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan," ujar Jokowi.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.