Rudiantara Batal Jadi Dirut PLN, BUMN: Bukan karena Jokowi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rudiantara. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Rudiantara. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga akhirnya mengungkap ihwal pembatalan nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Menurut dia, Dirut PLN yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang mahir manajemen keuangan, seperti Zulkifli Zaini.

    Mengenai kabar bahwa munculnya nama Zulkifli Zaini sebagai Dirut PLN karena masukan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun  dibantah oleh Arya. Menurut dia, pengusulan nama-nama kandidat merupakan masukan dari Kementerian BUMN, lalu diseleksi oleh Tim Penilaian Akhir (TPA) yang di dalamnya ada Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku teknis perseroan. "Nama dari kami, tapi diputuskan karena Pak Jokowi ada," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

    Ia menjelaskan, memang nama Rudiantara masuk bursa kandidat sebagai calon Dirut PLN, bersama Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani, dan Zulkifli Zaini. Sehingga, jika akhirnya  Rudiantara tidak jadi ditunjuk sebagai orang nomor satu perseroan, hal ini semata-mata karena kebutuhan yang akan dihadapi PLN ke depan. 

    "Pak Zulkifli ini ahli di manajemen keuangan. Kebutuhan PLN saat ini kita lihat ingin ekspansi dan perkuat distribusi, artinya cash flow harus kuat,” kata Arya.

    Arya pun membantah Rudiantara tak dipilih karena alasan politis. Menurut dia, pemilihan dirut PLN semata-mata melihat kebutuhan perseroan tersebut. 

    "Begini, yang terbaik yang dibutuhkan PLN itu Pak Zulkifli. Sejak awal kami katakan beliau (Rudiantara) termasuk salah satu. Tapi belum kami katakan itu Pak Rudiantara (akan jadi Dirut PLN)," kata Arya

    Namun Arya tidak menutup kemungkinan bahwa setelah batal jadi Dirut PLN, Rudiantara akan dibutuhkan untuk memimpin perseroan BUMN lainnya. "Nanti kita lihat, kalau nanti ada kebutuhan bumn, itu pasti bisa kita mintakan lagi beliau. Apalagi data beliau sudah kami dapat," ungkapnya.

    EKO WAHYUDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 283 Jenazah Dikuburkan dengan SOP Covid-19 di DKI Jakarta

    Anies Baswedan menyebut Dinas Kehutanan dan Pertamanan telah mengubur 283 jenazah dengan SOP Covid-19. Jumlah penguburan melonjak pada Maret 2020.