Fuel Card Diterapkan, Pembelian Solar Bersubsidi di Babel Anjlok

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Antrian kendaraan roda dua dan derijen milik warga yang mengantri mendapatkan0 bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Paku Haji, Kabupaten Tangerang Banten (27/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Antrian kendaraan roda dua dan derijen milik warga yang mengantri mendapatkan0 bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Paku Haji, Kabupaten Tangerang Banten (27/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun hingga 70 persen, pasca diberlakukannya sistem pembelian dengan fuel card .

    "Penerapan fuel card yang sudah berjalan 23 hari membuat realisasi penjualan solar subsidi turun 37 persen di Pulau Bangka. Penurunan tertinggi di Belitung hingga 70 persen. Hemat 90 persen, dari 279 kiloliter per hari menjadi 175 kiloliter per hari," ujar Branch Manager PT Pertamina Bangka Belitung Wicaksono kepada wartawan, Senin, 23 Desember 2019.

    Dengan adanya penurunan itu, kata Wicaksono, publik bisa menilai bahwa yang lebih banyak menggunakan Solar bersubsidi selama ini adalah kalangan tertentu yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

    "Jadi bisa dibayangkan masuknya ke mana. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa melihat bagaimana situasi di SPBU sebelum penggunaan fuel card dan sesudahnya. Itu pasti sangat terasa perbedaannya," ujar dia.

    Wicaksono menuturkan, sebelum pemberlakuan fuel card, Solar bersubsidi di SPBU hanya bertahan paling lama tiga jam karena ludes diserbu pembeli. Namun saat ini, kata dia, Solar bersubsidi masih tersedia hingga SPBU tutup.

    "BBM bersubsidi itu terikat pada aturan di mana barangnya tidak boleh diperjualbelikan kembali dan harus digunakan konsumen akhir. Sedangkan untuk nelayan yang ingin membeli Solar subsidi harus punya rekomendasi dari dinas terkait," ujar dia

    SERVIO MARANDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.