Selain Perlambatan, Sri Mulyani Sebut Ada Serbuan Barang Ilegal

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global yang melambat. Hal itu kata dia, berdampak pada kinerja penerimaan dari ekspor dan impor yang melemah.

    "Kita di sisi lain dihadapkan pada serbuan barang ilegal," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.

    Karena itu, Sri Mulyani mengingatkan kepada seluruh jajaran, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk lebih mewaspadai serbuan barang ilegal. "Saya juga ingin sampaikan pesan bapak presiden untuk kita menjadi penjaga perekonomian dari sebuan barang-barang ilegal maupun impor akibat terjadinya perang dagang," katanya.

    Menurut dia, Kementerian Keuangan harus mampu menjaga perekonomian agar tetap bisa tumbuh kompetitif. "Tidak tertutup dan inefisien, tapi berbuka kompetitif. Namun juga waspada terhadap serbuan barang-barang yang sifatnya ilegal, maupun barang-barang yang melalui proses produksi yang tidak fair play field," kata dia.

    Karena itu, Sri Mulyani berharap terutama untuk jajaran bea dan Cukai meningkatkan kewaspadaan menjelang akhir tahun dalam menjaga perekonomian. Dari sisi penerimaan negara, Ditjen Bea dan Cukai telah mencapai target mencapai 2019.

    Namun untuk penerimaan dari bea masuk dan keluar, kata Sri Mulyani, terlihat jelas tantangan ekonomi Indonesia akibat melemahnya kinerja ekspor dan impor. "Jadi dari sisi non revenue target, Bea dan Cukai masih harus bekerja keras," tuturnya.

    Dari sisi sinergi dari pajak bea dan cukai, Sri Mulyani minta ada peningkatan. "Saya rasa perlu upaya untuk mengintitusionalkan sinergi ini dari mula hulu hingga hilir diperbaiki. Dari pejabat pusat hingga kanwil dan kantor pelayanan harus ditingkatkan, baik di dukung oleh sistem data dan join audit dan join investigasi."

    Dengan begitu, Sri Mulyani berharap akan terwujud kepastian bagi seluruh wajib pajak. "Kemampuan mendapatkan penerimaan yang baik meningkat serta menegakkan keadilan secara konsisten," ucapnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.