Natal dan Tahun Baru, Bandara Tjilik Riwut Tanpa Extra Flight

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Youtube.com

    Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut musim mudik liburan Natal dan Tahun Baru, PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah, melayani sebanyak 28 pergerakan pesawat. Namun, pada periode Natal dan Tahun Baru kali ini, tidak ada penambahan rute penerbangan atau extra flight.

    Kondisi itu diakui berbeda jika dibandingkan tahun lalu yang ada sebanyak satu penerbangan ekstra. Eksekutif General Manager (EGM) AP II Kantor Cabang Bandara Tjilik Riwut, Siswanto, menduga, tidak adanya penambahan pada periode tahun ini disebabkan belum adanya pengajuan dari maskapai.

    Adapun sebaran rute yang tersedia di Bandara Tjilik Riwut meliputi Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Pangkalan Bun, Sampit, Balikpapan dan rute perintis ke Puruk Cahu dan Muara Teweh. 

    "Posko angkutan udara ini akan kami aktifkan hingga 6 Januari 2020 mendatang," kata Siswanto di Palangka Raya, Jumat 20 Desember 2019.

    Menurut dia, posko bersama itu akan diisi oleh petugas internal AP II dan perwakilan personel masing-masing pemangku kepentingan di kawasan kebandarudaraan.

    Meski tak ada extra flight, Siswanto memastikan AP II bersama pemangku kepentingan lainnya tetap bekerja secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para penumpang yang akan berangkat maupun datang.

    "Posko angkutan udara tersebut akan difungsikan layaknya seperti periode mudik Lebaran kemarin. Yakni memonitoring kelancaran aktivitas di bandara dan membantu penumpang yang menemui kendala atau hambatan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru," Siswanto menjelaskan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.