Gaji Direksi Garuda Diungkap Ikagi, Benarkah Rp 1,7 M per Bulan?

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua IKAGI Zaenal Mutaqin dan Sekjendnya Jacqueline Tuwanakotta, menunjukan berkas gugatan kepada petinggi Garuda sebelum gelar sidang pertama di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO

    Ketua IKAGI Zaenal Mutaqin dan Sekjendnya Jacqueline Tuwanakotta, menunjukan berkas gugatan kepada petinggi Garuda sebelum gelar sidang pertama di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/M.A MURTADHO

    TEMPO.CO, Cibinong - Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia mengungkap gaji petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.. Diduga, gaji jajaran direksi maskapai pelat merah ini bisa mencapai Rp1,7 miliar per bulan.

    Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) Zaenal Muttaqin menjelaskan, rincian gaji fantastis itu dihitung dan diperoleh dari akumulasi jabatan mereka pegang di berbagai anak hingga cucu perusahaan.

    "Jabatan mereka di anak perusahaan itu sebagai komisaris dan bukan satu. Setiap anak perusahaan mereka ada dan menjabat," katanya seusai menghadiri sidang perdana gugatan dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial di PN. Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu 18 Desember 2019.

    Zaenal mengatakan sebagai pejabat, para petinggi Garuda Indonesia juga kerap menyalahgunakan kewenangannya. Intervensi kebijakan perusahaan itu, menurutnya, yang menyebabkan Garuda Indonesia atau pun anak usahanya merugi. "Baik untuk perusahaan, kami ataupun penumpang pesawat," ucapnya.

    Hal itu, sudah lama terjadi dan tidak pernah tersentuh oleh pemerintah atau lembaga terkait. Menurutnya, banyak kebijakan para petinggi tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. "Bukan untuk kepentingan seluruh Garuda Indonesia. Itu yang penting, yang harus disikapi pemerintah," ucap Zainal.

    Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memberikan rekomendasi yang kuat kepada BOD (Board of Director) Garuda yang baru dan memberikan perlindungan hukum ketika BOD melakukan bersih-bersih BUMN. Namun, Zaenal mengimbau agar bersih-bersih BUMN yang digenjot Erick Thohir itu dimaksudkan untukkemajuan perusahaan. "Jangan sampe bersih-bersih ini untuk menutup rapih kebobrokan di jaman Ari Askhara," kata Zaenal.

    Sebelumnya, Ikagi menggugat manajemen Garuda karena tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam menjalani perpanjangan perjanjian kerja sama periode 2014—2016, tertanggal 1 September 2016. Sidang perdana gugatan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu kemarin 18 Desember 2019.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara