Soal Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Ditenggelamkan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melihat aneka jenis makanan dan minuman saat menghadiri rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melihat aneka jenis makanan dan minuman saat menghadiri rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuturkan polemik yang muncul soal ekspor benih lobster, tak akan menyurutkan langkahnya. Apalagi, jika dalam kajian yang dilakukan terbukti bahwa ekspor benih lobster itu penting demi kepentingan masyarakat luas.

    "Jangankan ditenggelamkan, ditembak kepala pun, kalau saya yakin itu baik untuk kepentingan masyarakat, saya akan lakukan," ujar Edhy di sela menghadiri Rapat Kerja Teknis Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Yogyakata Kamis, 19 Desember 2019.

    Kata ditenggelamkan sendiri sempat populer dilontarkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang belakangan juga mengkritik rencana ekspor benih lobster itu.

    Edhy menjelaskan sebenarnya polemik soal ekspor benih lobster itu
    karena adanya informasi tak utuh yang diterima masyarakat. Ia menuturkan apa yang menjadi permasalahan seputar ekspor itu, sebenarnya sudah diutarakan sejak lima tahun silam namun tak kunjung dijalankan.

    "Sekali lagi, jangan dipertentangkan kalau kami akan mengekspor benur atau baby lobsternya. Bukan itu tujuannya," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.