Apindo Usulkan Aturan Sertifikasi Halal Direvisi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan perubahan Undang-Undang (UU) No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Apindo mengusulkan adanya konsep strata industri dalam kewajiban sertifikasi halal tersebut. 

    Ketua Kebijakan Publik Apindo Soetrisno Iwantono menilai perubahan UU JPH penting lantaran industri kecil dan mikro tidak memiliki sumber daya untuk menyertifikasi seluruh produknya. Namun, Apindo mengatakan belum membicarakan inisiasi tersebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

    “Tidak bisa [diwajibkan untuk IKM]. Kalau IKM yang puluhan juta itu disuruh sertifikasi, ya mati semua. Bukan soal harga sertifikasi, ada strata yang harus dirumuskan. Intinya, jangan karena masalah [sertifikasi] halal ini bisnis kita [para pengusaha] jadi runyam,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu 18 Desember 2019.

    Sebelumnya, Ketua Komite Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi) Doni Wibisnono menyampaikan masih banyak aturan-aturan teknis dalam UU Jaminan Produk Halal yang belum diatur. Salah satu yang menurut Doni cukup penting adalah nasib produk makanan dan minuman pada masa transisi registrasi halal hingga 2024.

    Undang-undang Jaminan Produk Halal menetapkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal pada 17 Oktober 2019. Setelah adanya Peraturan Menteri Agama mengenai tahapan ini, industri dapat memulai pendaftaran hingga 17 Oktober 2024 dan tidak diberi sanksi.

    Pemerintah memastikan pemberlakuan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimulai dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman.

    BISNIS

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.