Sri Mulyani Bakal Revisi Batasan Nilai Barang Bebas Bea Impor

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menunjukkan kepada awak media onderdil dan suku cadang motor Harley Davidson serta sepeda Brompton ilegal yang diselundupkan di pesawat baru milik Maskapai Garuda Indonesia berjenis Airbus A330-900 NEO di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. Erick Thohir, meminta pejabat PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero) yang terlibat kasus bagasi sparepart Harley Davidson dan sepeda mahal Brompton ilegl untuk mundur. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menunjukkan kepada awak media onderdil dan suku cadang motor Harley Davidson serta sepeda Brompton ilegal yang diselundupkan di pesawat baru milik Maskapai Garuda Indonesia berjenis Airbus A330-900 NEO di Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. Erick Thohir, meminta pejabat PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (Persero) yang terlibat kasus bagasi sparepart Harley Davidson dan sepeda mahal Brompton ilegl untuk mundur. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah bakal merevisi ambang batas nilai barang impor bebas bea masuk dan pajak impor. Saat ini nilai barang bebas bea masuk dan pajak adalah yang senilai maksimum US$ 75 per orang per hari.

    Ia mengatakan ambang batas itu ternyata masih kerap diakali oleh pengimpor dengan cara pengiriman yang dipecah-pecah alias splitting , maupun dengan manipulasi harga.

    "Menteri Perdagangan sudah menyampaikan pandangannya, kami akan sama-sama menetapkan mana level yang dianggap aman untuk mencegah masuknya barang-barang impor, terutama kalau yang US$ 75 ini barang konsumen," ujar Sri Mulyani di Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Adapun Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan akan melakukan pendalaman lebih lanjut akan arahan Menkeu tersebut. "Arahan pimpinan sudah jelas di situ, bahwa akan ada koreksi, tapi di titik berapa nanti kami akan tentukan," ujar dia.

    Revisi ambang batas itu, kata Heru, juga perlu dilakukan mengingat ada tren meningkat dari transaksi e-commerce yang kini mencapai 45 juta transaksi per tahun. "Semua masukan akan kami dengarkan dan nanti akan kami formulasikan kira-kira seperti apa."

    Heru mengatakan best practice di negara lain beragam. Misalnya, ada negara yang menjadikan bea masuk dan pajak impor sebagai satu paket. Ada pula yang memecahnya, sehingga ambang batas hanya berlaku untuk bea masuk saja, sementara untuk pajak impor normal. "Untuk Indonesia sekarang ini kami dalam satu paket yaitu US$ 75. Sepertinya dengan banyaknya tuntutan dan masukan itu mestinya ada koreksi," kata dia.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ETLE, Berlakunya Sistem Tilang Elektronik Kepada Sepeda Motor

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memberlakukan sistem tilang elektronik (ETLE) kepada pengendara sepeda motor.