TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta sektor swasta, salah satunya sektor properti, dilibatkan dalam pengelolaan aset-aset negara yang kini berada di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sebab, jumlah total aset negara sangat banyak dan beragam jenisnya.
"Saya yakin dengan seluruh aset negara yang besar gak akan cukup hanya kerja sama antar badan layanan umum, harus libatkan yang lain. Libatkan dunia usaha, libatkan sektor properti," ujar Suahasil Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Rabu 18 Desember 2019.
Adapun sebelumnya, LMAN mengelar seminar bertajuk "Property Outlook 2020: Manajemen Properti Berbasis Teknologi". Acara ini digelar untuk memeringati hari dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) LMAN pada 2015 silam.
Karena itu, Suahasil mendorong LMAN untuk menyusun mekanisme atau skema pengelolaan aset negara yang tepat dengan sektor swasta. Suahasil, juga meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk menyusun aturan hukum yang tepat guna mendukung pengelolaan aset negara antara BLU dengan sektor swasta.
Suahasil yakin kalau melibatkan dunia usaha tingkat standar pengelolaan justru bakal meningkat. Dengan catatan, skema pengelolaan tak sebatas pembagian kelolaan aset negara, tetapi harus menyadari bahwa pengelolaan aset negara harus bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat.
Langkah ini dinilai lebih baik dibandingkan hanya menunggu LMAN saja. Dengan bekerja sama dengan sektor swasta, aset negara tak hanya bisa tercatat dan memiliki status hukum yang jelas tetapi juga bisa meningkatkan pengelolaan dan ikut memberikan penerimaan negara.
"Kalau hal itu bisa dikerjakan, diperbaiki bersama-sama dan kalau dunia usaha diberikan kesempatan, mereka pasti mau untuk menyiapkan pembiayaan dan sumber daya, selama skema bisnisnya bisa dibuat," kata Suahasil.
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan sejak empat tahun berdiri, LMAN terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan aset-aset negara. Sehingga, aset yang ada tidak hanya dibenahi status hukumnya, dicatat dan diadministrasikan tetapi juga bisa memberikan nilai tambah.
"Konsepnya tidak hanya free and clear dari sisi fisik dan hukum dan kemudian menjadi beban, tapi harus memunculkan penerimaan negara dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak," kata bos LMAN tersebut.
