Lawan Uni Eropa, Luhut: Jangan Dikte Kebijakan Indonesia

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kembali bahwa Indonesia akan melawan gugatan dari Uni Eropa atas larangan ekspor bijih nikel. Ia menyatakan larangan itu diberlakukan karena Indonesia akan memproduksi bijih nikel sampai turunannya, seperti baterai litium.

    Produksi turunan bijih nikel, menurut Luhut, tidak hanya menghasilkan nilai tambah sampai jutaan dolar, namun juga menyerap tenaga kerja lokal. "Selama ini ekspor bijih nikel terbesar, sebesar 98 persen, ke Tiongkok, sedangkan Eropa hanya dua persen. Jadi bagaimana dibilang saya bela Tiongkok? Jangan pernah negara manapun dikte kebijakan Indonesia," kata Luhut Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

    Pernyataan Luhut disampaikan ketika melakukan kunjungan kerja ke Tanzania, Afrika Timur. Luhut sebelumnya bertolak ke Uni Emirat Arab untuk membahas persiapan kerja sama investasi. 

    Sebelumnya Luhut pernah membandingkan sikap Uni Eropa dengan Cina. Alih-alih menggugat seperti Uni Eropa, Luhut menyatakan Cina justru menanamkan investasi ke dalam negeri. "Orang Cina saja yang (ekspor) 98 persen kami tutup, enggak marah. Mereka enggak lama kemudian malah balik ke Indonesia mau investasi," ucapnya pada pertengahan November 2019 lalu.

    Padahal selama ini, menurut Luhut, volume ekspor produk tambang Uni Eropa ke Indonesia sangat kecil. "Sekarang Uni Eropa ke WTO. Saya bilang ke meraka, mereka hanya (ekspor) 2 persen tapi mau nuntut kami."

    Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Tetap atau Dubes RI di Jenewa soal rencana Uni Eropa mengajukan sengketa terkait produksi besi Indonesia, termasuk pembatasan ekspor bijih nikel, ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Dalam surat yang dikirimkan pada 22 November 2019 itu, Uni Eropa juga menyampaikan permintaan melakukan konsultasi. Konsultasi merupakan langkah awal dalam suatu proses penyelesaian sengketa WTO.

    Adapun kebijakan Indonesia yang disengketakan oleh Uni Eropa mencakup pembatasan ekspor untuk produk mineral (khususnya nikel, bijih besi, kromium) yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel Uni Eropa, insentif fiskal terhadap beberapa perusahaan baru atau yang melakukan pembaruan pabrik, serta skema bebas pajak terhadap perusahaan yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    ANTARA | FRANCISCA CHRISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.