Dirut Jiwasraya Blak-blakan Ungkap Penyebab Gagal Bayar Polis

Reporter

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan

Akar permasalahan kedua, menurut dia, adalah penempatan investasi yang sangat jauh dari prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menimbulkan masalah besar karena di sisi liabilitas, produk JS Plan mencatatkan kewajiban berbiaya tinggi.

Menurut Hexana, investasi perseroan digeser ke instrumen saham dan reksadana saham dengan volatilitas tinggi untuk mengejar tuntutan imbal hasil jumbo. Jika mengacu pada ketentuan OJK terkait komposisi penempatan investasi, imbal hasil JS Plan tidak akan teRp enuhi.

Nahas, langkah nekat menempatkan risiko yang terkonsentrasi di saham dan reksadana saham tier 3 berujung boncos. Bahkan, menurut Hexana, saham yang dipilih kala itu merupakan saham yang kinerjanya tidak baik, sehingga semakin membuka gerbang menuju masalah saat ini.

"Kenapa pilihannya seperti itu? Kalau diinvestasikan dalam bentuk government bond sesuai ketentuan 30 persen (dari total portofolio), itu tidak akan pernah mengejar janji return kepada nasabah. Ketika risiko terkonsentrasi pada portofolio tier 3, ketika market crash dia turunnya lebih banyak, ketika market recover dia mungkin tidak ikut recover," ujar Hexana.

Dia menjabarkan, akar permasalahan ketiga adalah adanya penyajian balance sheet yang tidak sesuai. Hal tersebut sebetulnya telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit pada 2015.

"Ditemukan penyajian balance sheet yang overstated aset tapi understated di sisi liabilitas, sehingga angka-angka perusahaan sebenarnya semu. Yakni saham divaluasi dengan angka tinggi, sedangkan di sisi liabilitas perhitungan cadangannya kurang dari ketentuan," ujar dia.

Hal tersebut memberikan dampak signifikan saat kondisi perekonomian makro mulai bergejolak pada penghujung 2017 dan awal 2018. Investasi-investasi yang ada dalam balance sheet tersebut nilainya berjatuhan dan membuat masyarakat mulai meragukan Jiwasraya.

"Kalau melihat track record, kepercayaan masyarakat mulai menurun pada akhir 2017. Kalau saya melihat data empirisnya, memang pencairan (klaim) terus menerus (terjadi mulai 2018)," ujar Hexana.

Gelombang pencairan klaim tersebut berimbas pada kondisi keuangan Jiwasraya karena ketatnya kondisi likuiditas. Kewajiban klaim tidak dapat ditutup dengan penjualan aset, sehingga alat-alat seperti giro dan deposito mulai dicairkan dan kebutuhan klaim tetap tidak terpenuhi.

Alhasil, pada 15 Oktober 2018 manajemen Jiwasraya kala itu mengumumkan gagal bayar klaim polis JS Plan senilai Rp 802 miliar. Sisa likuiditas yang ada digunakan direksi untuk terus beroperasi, karena upaya penyehatan hanya dapat dilakukan jika perseroan terus berjalan.

"Ketika kami (jajaran direksi) baru masuk sebetulnya perusahaan sudah tidak punya uang. Itu kalau saya sampaikan, hasilnya apa? Hasilnya maka perusahaan dalam tekanan likuiditas luar biasa," ujar Hexana.

Saat ini direksi bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengupayakan perbaikan kondisi perseroan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah pembentukan anak usaha Jiwasraya Putra. Upaya tersebut akan terus berjalan, terlebih setelah direksi menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban klaim jatuh tempo pada akhir 2019.

Menurut Hexana, pembentukan anak usaha merupakan upaya pencarian sumber dana paling memungkinkan dilakukan perseroan, tetapi belum dapat tuntas dalam akhir tahun ini karena masih berada dalam proses due diligence dengan delapan calon investor.

"Tentu itu tidak bisa (membayarkan klaim jatuh tempo akhir 2019), sumbernya (dana) dari corporate action. Makanya saya memohon maaf kepada seluruh nasabah, dari awal saya menyampaikan saya tidak bisa memastikan tanggalnya (pembayaran klaim) kapan karena ini semuanya dalam proses," ujar Hexana.






Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

19 jam lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

2 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

6 hari lalu

Siapkan Produk Khusus Orang Kaya', BPJS Kesehatan: Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Pemerintah akan segera menerbitkan beleid yang mengatur ketentuan kombinasi biaya perawatan asuransi kesehatan BPJS Kesehatan dan swasta.


Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

6 hari lalu

Bulan Ini, Kemenkes Akan Keluarkan Aturan BPJS untuk Orang Kaya

Kolaborasi pembayaran antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta telah dibahas sejak awal tahun ini.


Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

7 hari lalu

Gempa Cianjur, Klaim Asuransi Berpotensi Mencapai Rp 38,4 Triliun

Gempa Cianjur kembali mengingatkan pentingnya masyarakat memiliki asuransi bencana alam, salah satunya asuransi gempa bumi.


Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

14 hari lalu

Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

Kejaksaan Agung kembali menyita 16,4 aset Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi Jiwasraya.


Pesan Allianz ke Calon Nasabah Asuransi: Bukan Nabung, Bukan investasi

14 hari lalu

Pesan Allianz ke Calon Nasabah Asuransi: Bukan Nabung, Bukan investasi

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia, Himawan Purnama, mengatakan memilih asuransi jangan seperti membeli kucing dalam karung. Apa maksudnya?


Warga Korban Pohon Tumbang Bisa Dapat Santunan Hingga Rp 50 juta, Begini Cara Klaimnya

16 hari lalu

Warga Korban Pohon Tumbang Bisa Dapat Santunan Hingga Rp 50 juta, Begini Cara Klaimnya

Klaim santunan dan asuransi pohon tumbang terbagi untuk kendaraan roda dua atau empat, korban luka atau meninggal serta kerusakan bangunan.


Korban Pohon Tumbang di DKI Berhak Dapat Santunan Hingga Rp 50 juta

18 hari lalu

Korban Pohon Tumbang di DKI Berhak Dapat Santunan Hingga Rp 50 juta

Warga DKI juga dapat mengajukan asuransi kerusakan kendaraan atau bangunan karena pohon tumbang yang nilainya hingga Rp 25 juta.


Cerita Nasabah Asuransi Bumiputera: Terkatung-katung 4 Tahun, seperti Dipingpong

21 hari lalu

Cerita Nasabah Asuransi Bumiputera: Terkatung-katung 4 Tahun, seperti Dipingpong

Dini sudah mendesak Bumiputera segera memberikan haknya sejak 2019, tepatnya sedari suaminya meninggal.