Pengelolaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor yang dimaksud yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 19,0 persen dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi 16,5 persen, sektor jasa pendidikan 16,1 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,3 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 13,4 persen.
Adapun utang swasta tumbuh melambat dari bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2019 tumbuh 10,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7 persen (yoy). Perkembangan ini disebabkan oleh pertumbuhan ULN Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) yang melambat.
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan & penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6 persen.
"Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Onny.
Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2019 sebesar 35,8 persen. Angka ini membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4 persen dari total utang luar negeri.