Valuasi Saudi Aramco Terkerek Harga Saham yang Melejit

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kilang minyak Saudi Aramco yang rusak akibat serangan sejumlah drone di Abqaiq, Arab Saudi, 20 September 2019. Iran membantah terlibat dalam serangan yang mengguncang produksi minyak Arab Saudi itu. REUTERS/Hamad l Mohammed

    Kilang minyak Saudi Aramco yang rusak akibat serangan sejumlah drone di Abqaiq, Arab Saudi, 20 September 2019. Iran membantah terlibat dalam serangan yang mengguncang produksi minyak Arab Saudi itu. REUTERS/Hamad l Mohammed

    Firma Bernstein misalnya, menyatakan Aramco hanya memiliki valuasi US$1,36 triliun karena besarnya kepemilikan saham milik Pemerintah Arab Saudi di perusahaan tersebut, yang mencapai 98,5 persen.

    IPO Aramco merupakan bagian dari rencana kerajaan di Timur Tengah itu untuk mendiversifikasi pendapatannya, yang selama ini bergantung pada minyak. Adapun rencana kerja sama  Aramco dengan PT Pertamina (Persero) juga tak kunjung terealisasi. 

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pembahasan kerja sama perseroan dengan Saudi Aramco mundur lagi hingga kuartal pertama tahun depan. Namun, ia memastikan kerja sama dengan Saudi Aramco pada Kilang Cilacap tetap berjalan meski ada perubahan skema.

    "Soal kerja sama Aramco masih berjalan. Targetnya di kuartal pertama tahun depan ini sudah harus selesai," ujar Nicke di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

    Nicke menjelaskan, skema kerja sama Pertamina dengan Aramco adalah dengan menawarkan pembangunan kilang baru, meski wilayahnya masih sama yaitu di sekitar Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini pun sama dengan opsi skema kerja sama yang pernah dilakukan pada kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana Pertamina dan Saudi Aramco tidak perlu melakukan spin off kilang eksisting.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.