Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koreksi BPK, Dewas: Bukan Helmy Yahya yang Selesaikan PP PNPB

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Helmy Yahya. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Maryuni Kabul Budiono mengoreksi cuitan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi ihwal prestasi Helmy Yahya di stasiun televisi pelat merah itu. Dalam cuitannya 6 Desember lalu, achsanul menyebut prestasi Direksi TVRI di era Helmy Yahya salah satunya adalah menyelesaikan Peraturan Pemerintah soal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku untuk perseroan tersebut.

"(Padahal) Masa kerja Helmy Cs mulai November 2017, PP PNBP terbit September 2017," ujar Kabul dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 15 Desember 2019.

Ia mengatakan beleid tersebut sejatinya terbit di era Direktur Utama TVRI Iskandar Achmad. Iskandar pun membenarkan informasi tersebut. "Soal PP PNBP, betul itu di era saya," kata dia.

Menurut Iskandar, kebutuhan akan PP PNBP ada sejak tahun 2012. Kala itu, TVRI telah memiliki mata anggaran sendiri, yakni Bagian Anggaran (BA) 117 untuk APBN. Semenjak saat itu, sesuai UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, TVRI harus masuk dalam rezim Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Akan tetapi fakta menunjukkan, Direksi TVRI periode 2012 - 2014 sebelum kami, belum menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang PNBP TVRI," tutur Iskandar. Sehingga, ia mengatakan pendapatan TVRI sesuai pasal 34 ayat 2 dan pasal 36 PP 13 tahun 2005 masih digunakan langsung untuk operasional siaran, meningkatkan mutu siaran serta kesejahteraan karyawan TVRI.

 

Proses pembuatan PP PNBP tersebut berlangsung cukup lama sekitar 28 bulan. Proses dimulai pertengahan tahun 2015 hingga September 2017 dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait. "Selama proses pembuatan PP PNBP inilah audit LHP BPK terhadap TVRI selalu mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat alias Disclaimer," tutur Iskandar.

Sebelumnya, anggota BPK Achsanul Qosasi dalam cuitannya di akun @AchsanulQosasi melihat ada yang aneh di TVRI, berkaitan dengan polemik dinonaktifkannya Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas beberapa waktu lalu. Ia menyebut kinerja TVRI di era Helmy sangat baik.

"Perseteruan Direksi dan Dewas adalah biang utama permasalahan. Sekretariat Negara harus memperbaiki PP dan semua pihak harus saling menghargai peran masing-masing," kata dia. Ia pun menyebut dalam tiga tahun masa jabatan, direksi TVRI telah melakukan Restrukturisasi Organisasi, Penyelesaian Utang, Revitalisasi Aset dan Inventaris.

Di samping, berhasil menyelesaikan PP PNBP yang bertahun-tahun tak pernah beres, menindaklanjuti temuan BPK 96 persen, memperbaiki Laporan Keuangan, hingga menjalin kerja sama dengan pihak lain secara transparan dan akuntabel.

Helmy Yahya sendiri berkukuh mengatakan surat keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI Nomor 3/2019 tentang pencopotan dirinya dari kursi Dirut adalah 'cacat hukum'. “Saya tetap Dirut TVRI yang sah bersama seluruh direksi,” kata Helmy Kamis, 5 Desember 2019.

 

CAESAR AKBAR | BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

2 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

5 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

6 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi penjelasan pada Anggota BPK Haerul Saleh tentang IKN di Nusantara, 21 Februari 2024. (Sumber foto: Biro Humas dan KSI/ Sudarman)
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,


Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

6 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

6 hari lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.


Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

7 hari lalu

Eks Ketua Tim Pemeriksa BPK, David Patasaung dan Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa, menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. David Patasaung dan Abu Hanifa, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus suap untuk pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

10 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

20 hari lalu

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar yang diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. ANTARA
Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?