TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan KKP segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satunya, kata dia, dengan membangun komunikasi yang sangat terbuka pada masyarakat nelayan, Pembudidaya ikan dan semua pihak.
"Sehingga ke depan perizinan-perizinan ikan kami permudah," kata Edhy dalam puncak Rangkaian Puncak Hari Ikan Nasional di Jakarta Convention Center, Sabtu, 14 Desember 2019.
Dia mengatakan izin perikanan tangkap sudah dilakukan simulasi dari 14 hari, akan menjadi di bawah 1 jam. "Ini belum kami launching, tapi kami sudah melakukan upaya itu," ujarnya.
Sebelumnya Edhy berjanji memangkas perizinan di sektor perikanan, yang saat ini mencapai 14 hari, menjadi 2 hingga 3 hari saja.
Pemangkasan regulasi ini dilakukan untuk memudahkan kegiatan para nelayan dalam menangkap ikan. “Agar ongkos mereka semakin ringan,” kata Edhy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2019.
Selama ini, kata Edhy, lamanya proses perizinan membuat biaya yang dikeluarkan oleh nelayan maupun pengusaha perikanan menjadi mahal. Sebab, mereka juga harus menyerahkan urusan izin kepada broker, yang bekerja seperti seorang calo. Padahal, praktik ini dilarang.
HENDARTYO HANGGI | FAJAR PEBRIANTO
