PLN Mengaku Siap Rampingkan 50 Anak, Cucu, Cicit Usaha

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Rapat dengar pendapat tersebut membahas pemadaman massal atau blackout yang terjadi pada 4 Agustus lalu, dan progres program 35.000 MV. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Plt Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Rapat dengar pendapat tersebut membahas pemadaman massal atau blackout yang terjadi pada 4 Agustus lalu, dan progres program 35.000 MV. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sripeni Inten Cahyani, mengaku siap merampingkan perusahaan jika diminta Menteri BUMN Erick Thohir. "Kita mendukung kok, karena bagus untuk menyehatkan," kata Sripeni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    Sripeni mengatakan, turunan usaha PLN harus bisa mendukung perusahaan induknya. Misalnya, dia menyebutkan, harus bisa menurunkan cost secara keseluruhan, mendukung efisiensi, dan menyelesaikan rasio elektrifikasi.

    Menurut Sripeni, PLN saat ini memiliki 50 turunan usaha, yang terdiri dari 11 anak perusahaan dan sisanya merupakan cucu dan cicit perusahaan. Ia mengatakan selama ini terus mengevaluasi kondisi kesehatan perusahaan-perusahaan tersebut.

    Sripeni menuturkan, anak perusahaan PLN kebanyakan merupakan kepanjangan proses bisnis. "Tidak ada yang menyimpang, misal PLN punya hotel, enggak ada. PLN punya rumah sakit, enggak. Jadi, PLN semua ini adalah kepanjangan dari proses bisnis PLN," ujarnya.

    Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya berencana merestrukturisasi perusahaan yang menderita kerugian dengan berbagai cara, mulai dari menggabungkannya hingga menutup perusahaan. "Jumlah BUMN terlalu banyak, harus dikurangi. Harus diperbaiki bisnis intinya, harus dimerger atau ditutup, tidak bisa berdiri sendiri semua karena terlalu banyak," kata Erick di Jakarta, 4 Desember 2019.

    Ia mengatakan, dengan perampungan itu, diharapkan kinerja BUMN dapat lebih fokus yang akhirnya mendorong kinerja menjadi lebih baik. Sehingga terbuka penciptaan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Ia juga berharap jabatan BUMN diiisi oleh kalangan profesional, terutama generasi muda dan bukan diisi pensiunan sehingga tidak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...