Kementerian BUMN: Anak Cucu Garuda yang Tak Profit Akan Ditutup

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Ki-ka) Plh. Direktur Human Capital Capt Aryaperwira, Plh Direktur. Operasi Capt.Tumpal Manumpak Hutapea, Plh Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Tendean, Plt Direktur Utama Fuad Rizal, Direktur Niaga Pikri Ilham, dan Plh Direktur Teknik & Layanan Mukhtaris, usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis , 12 Desember 2019. EKO WAHYUDI/ Tempo

    Jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Ki-ka) Plh. Direktur Human Capital Capt Aryaperwira, Plh Direktur. Operasi Capt.Tumpal Manumpak Hutapea, Plh Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Tendean, Plt Direktur Utama Fuad Rizal, Direktur Niaga Pikri Ilham, dan Plh Direktur Teknik & Layanan Mukhtaris, usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis , 12 Desember 2019. EKO WAHYUDI/ Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan menutup anak hingga cucu usaha PT Garuda Indonesia Persero Tbk. yang tak mampu mendulang untung. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kemeteriannya sedang melakukan kajian ulang atau review.

    "Kami akan review semua (anak dan cucu usaha). Kalau ada anak usaha yang tidak produktif, ya kita akan tutup lah. Kita lihat terlalu banyak, ada cicit segala," ujarnya seusai menggelar rapat bersama di kantor Kementerian Bidang Maritim dan Investiasi, Jumat, 13 November 2019.

    Saat ini terdapat lebih-kurang enam anak usaha Garuda Indonesia yang tercatat dalam lama resmi perusahaan maskapai pelat merah. Keenamnya adalah PT Aerowisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMFAA), PT Aero Systems Indonesia (ASYST), PT Citilink Indonesia, dan Garuda Indonesia Holiday France.

    Garuda sebenarnya juga melahirkan anak usaha PT Gapura Angkasa. Namun belakangan saham mayoritas Gapura Angkasa dicaplok oleh PT Angkasa Pura II setelah Kementerian BUMN melakukan evaluasi terhadap perseroan.

    Selain anak usaha, Garuda tercatat memiliki sejumlah cucu hingga cicit usaha. Kartika membuka kenungkinan, kementerian akan memgevaluasi turunan usaha Garuda Indonesia secara menyeluruh hingga cucu dan cicit usahanya.

    "Corenya paling kan GMF, Aerowisata. Yang lain-lain, yang enggak memberikan value, ya kami review," katanya. Meski begitu, Kartika memastikan kementeriannya belum melihat satu per satu kondisi likuiditas perusahaan. "Kami belum lihat profit apa enggak," tuturnya.

    Di lokasi terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui tergelitik saat mengetahui beberapa nama anak usaha Garuda Indonesia yang asing terdengar. Salah satunya PT Garuda Tauberes Indonesia. Menurut dia, anak usaha maskapai pelat merah tersebut sangat menarik.

    "Mohon maaf. Kalau buat saya sih menggelitik, ada cucu perusahaan Garuda Indonesia namanya PT Garuda Tauberes Indonesia, itu ada. Kalau enggak salah coba lihat, ha-ha-ha-ha," ujar Erick Thohir tak bisa menyembunyikan tawa usai menghadiri pelantikan Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Kantor Pusat Direktorat Pajak, Jakarta Selatan, Jumat 13 Desember 2019.

    Erick Thohir mengatakan, dirinya belum melihat detail seperti apa dan bagaimana anak usaha Garuda yang bernama Garuda Tauberes Indonesia tersebut. Dia juga belum mengetahui detail mengenai di sektor mana anak usaha tersebut bergerak.

    Sebelumnya, Erick Thohir juga mengaku kaget dengan adanya laporan bahwa banyak direksi perusahaan BUMN merangkap jabatan. Bahkan, kata Erick, dirinya menerima laporan adanya direksi yang merangkap sebagai komisaris pada 6 perusahaan BUMN.

    Erick Thohir menyebut, salah satu kasus rangkap jabatan ini terjadi di tubuh Garuda Indonesia. Namun, dia memastikan bahwa Dewan Komisaris telah mencopot salah satu direktur Garuda yang menjadi komisaris di 6 BUMN yang berbeda.

    Saat ini, Erick Thohir tengah menggencarkan usahanya melakukan bersih-bersih perusahaan pelat merah. Setelah merombak direksi hingga komisaris badan usaha, Erick bakal mengevaluasi entitas yang keuangannya jeblok.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.