TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investasi PT Lotte Chemical di Indonesia berlanjut. Menurut dia, permasalahan lahan yang tumpang tindih sudah rampung.
"Persoalan tanah ini, Lotte mendirikan industrinya di atas HPL (hak pengelolaan lahan) Krakatau Steel, dan sudah diselesaikan," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.
Sebelumnya, kata dia, terjadi tumpang tindih lahan antara lokasi pembangunan pabrik petrokimia Lotte dengan area milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Penyelesaian permasalahan itu, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak.
Penandatanganan dilakukan Dirut PT Lotte Chemical Indonesia Kim Yong Ho dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim.
"Hari ini, hari di mana MoU yang akan jadi landasan hukum untuk penyelesaian masalah Lotte dan Krakatau Steel. Saya katakan ini akhir dari cerita yang tidak rugikan negara tapi juga tidak rugikan investornya, Lotte. Semua dapat untung," kata Silmy.
Menurut Bahlil, masalah lahan yang menghambat investasi Lotte Chemical hampir berlangsung selama tiga tahun.
Dia mengatakan investasi Lotte sebesar US$ 4,2 miliar. "Masalahnya persoalan tanah dan perizinan. Ketika kami masuk 14 hari pertama, kerjaan kami adalah bagaimana selesaikan persoalan tanah ini," ujar Bahlil.
Pada 11 Oktober lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebut praktik mafia tanah telah menghambat kegiatan pembangunan pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia. Di atas HPL (hak penggunaan lahan), yang dikuasai sejak 1960-an oleh PT Krakatau Steel, tiba-tiba diklaim hak milik seseorang.
HENDARTYO HANGGI
