TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap wacana yang dilontarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dukungan tersebut diberikan mengenai adanya wacana ekspor benih lobster yang kini tengah dikaji oleh Edhy.
"Saya kira bagus. Kan yang pak Edhy bukan asal buat, dia sudah lakukan studi, dan saya sudah lihat studi itu dari dulu," ujar Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2019.
Luhut menjelaskan, langkah ini dipandang lebih baik dibandingkan harus melarang. Sebab, nyatanya meskipun ada larangan, di lapangan masih terus berlangsung penyelundupan bayi lobster. Jumlahnya mencapai 80 persen dari total hasil yang ditangkap.
Lagipula, lanjut Luhut, jika didiamkan hidup toh benih lobster hanya memiliki angka harapan hidup maksimal 1 persen. Karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor, pemerintah kini tengah mencari opsi skema guna membudidayakan benih lobster, supaya tak mati dialam namun juga tetap menguntungkan.
"Kan ujung-ujungnya pengawasan, dulu juga ada masalah, sekarang pun ada masalah. Nanti apakah dengan begini ndak ada masalah? Ya enggalah pasti ada masalah, tapi masalahnya, makin kecil kalau pengawasannya lebih bagus," kata Luhut.
Kendati demikian, Luhut tak sepakat jika semua benih lobster harus diekspor 100 persen. Meski bisa diekspor, Luhut meminta supaya sebagian benih hasil pembudidayaan itu dilepasliarkan ke alam. Skema itu, yang kini tengah dikaji pemerintah jika opsi keran ekspor dibuka lagi.
Edhy Prabowo sebelumnya telah menyampaikan bahwa Kementerian tengah mengkaji wacana mengenai ekspor benih lobster. Meski demikian, saat ini opsi membuka kembali keran ekspor benih lobster tersebut masih dalam tahap kajian, belum ada keputusan.
"Baru dalam tahap pendalaman. Sebab ada 29 peraturan yang kami sedang rapikan. Kami minta masukan karena inilah yang salah satu menjadi polemik saat ini," kata Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2019.
Rencana KKP untuk memberikan izin ekspor bagi benih lobster sempat menuai kritik dari ekonom senior Universitas Indonesia Fasial Basri. Sebabnya, pembukaan kembali keran ekspor bayi lobster akan berpengaruh buruk, baik terhadap iklim dagang maupun lingkungan.
Faisal memandang kebijakan itu bakal memberi celah mafia untuk bergerilya. "Ekspor benih lobster dulu sudah dilarang. Sekarang mau dibuka. Sudah gila apa ini," ujar Faisal dalam diskusi para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.
