Sayembara Ibu Kota Baru, 257 Desain Lolos Tahap Pertama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Untuk calon ibu kota baru itu, kata Jokowi, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180.000 hektare. Kemenpupr/Bappenas

    Untuk calon ibu kota baru itu, kata Jokowi, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180.000 hektare. Kemenpupr/Bappenas

    TEMPO.CO, Bandung - Sebanyak 257 desain ibu kota baru lolos dalam tahap pertama sayembara desain ibu kota baru Indonesia. Di tahapan ini, 13 juri sayembara akan memilih 5 besar yang nantinya akan diminta mempresentasikan gagasannya pada 19 Desember 2019 pekan depan.

    “Dari situ akan dipilih tiga besar untuk dipresentasikan ke Bapak Presiden. Jadi Presiden sendiri yang nanti akan memilih di antara 3 itu, mana yang kira-kira semangatnya dan visi misinya cocok,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, salah satu juri sayembara tersebut, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Desember 2019.

    Ridwan Kamil yang juga arsitek ini menjadi satu-satunya gubernur yang diminta menjadi juri dalam sayembara desain ibu kota baru. Juri lainnya di antaranya Imam S Ernawi, Profesor Gunawan Tjahjono (Universitas Indonesia), Profesor Wiendu Nuryanti (Universitas Gadjah Mada), hingga seniman patung Nyoman Nuarta. Seluruh juri telah bertemu pada Kamis, 12 Desember 2019 di Hotel Sahid Jakarta, untuk memulai penjurian tahap pertama.

    Di tahap pertama tersebut, seluruh juri memberikan penilaian pada kriteria sustainability, simbol kenegaraan dan budaya, serta smart-city. “Ini kan ibu kota negara jadi semua nilai itu harus ada,” kata Ridwan Kamil. 

    Ridwan Kamil mengaku kesulitan menilai 257 desain itu karena semuanya bagus. “Sangat melelahkan karena 257 peserta dikali empat lembar, per lembarnya banyak informasi. Tapi ini tugas negara harus dijalankan dengan baik,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.