Ditanya Penenggelaman Kapal Ilegal, Menteri KKP: Move On Dong

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan sambutan pada rangakaian acara Makan Ikan Bersama di Area Parkir Gedung Mina Bahari, Jakarta, Kamis 21 November 2019. Acara tersebut memperingati Hari Ikan Nasional ke-6 dengan mengadakan makan bersama. Tempo/Ahmad Tri Hawaari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Edhy Prabowo menjawab ihwal apakah Kementerian bakal melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal hasil sitaan. Kapal-kapal tersebut sebelumnya disita karena melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di perairan wilayah Indonesia.

Terkait penengelaman kapal ilegal itu, Edhy meminta seluruh pihak untuk move on (mengubah pola pikir). Sebab, persoalannya bukan hanya masalah penenggelaman saja, melainkan masih banyak hal lain yang perlu dilakukan mengenai hasil sitaan berupa kapal ilegal tersebut.

"Kayak bahasannya cuma tenggelamin aja, maju, maju, move on, move on. Jadi move on. Masalah meneggelamkan kapal itu akan saya lakukan setiap saat, tapi bukan itu inti mengurus nelayan, ngerti ngga," ujar Edhy di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2019.

Edhy menjelaskan, Kementerian sebelumnya sudah melakukan banyak penangkapan. Namun, dia menyesalkan masih banyak pihak yang hanya fokus pada soal peneggelaman kapal saja. Padahal, jika dilihat lebih jauh bukan hanya soal penenggelaman kapal saja yang bisa dilakukan.

Sementara itu, Edhy mengatakan dirinya masih mencari solusi terbaik mengenai tindak lanjut keputusan apa yang bakal diambil terkait kapal illegal. Dia tak ingin Kementerian salah langkah dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan kembali kapal illegal ini.

Jangan sampai, jika salah menunjuk atau memberikan kepada sejumlah pihak, kapal tersebut justru dijual kembali. "Kami lihat sejauh mana bisa dimanfaatkan dahulu. Tapi, kalau memang bisa diganti dengan kapal ini ngga perlu kami beli lagi ya kami bisa pakai," kata politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya Kementerian menyita 72 kapal dengan berbagai jenis, kerena terbukti melakukan praktik ilegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Dari total jumlah kapal itu, sebanyak 46 kapal tersebut saat ini tak digunakan dan ditempatkan pada fasilitas milik KKP di Batam. Dari total 72 kapal, Kementerian mengindentifikasi ada 29 kapal yang masih berfungsi baik.






KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

2 hari lalu

KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

12 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

14 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

14 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

15 hari lalu

KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

Penanganan kejadian keterdamparan mamalia laut adalah strategi KKP dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.


KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

19 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

20 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

20 hari lalu

DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena nelayan kekurangan solar dan pupuk subsidi.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

20 hari lalu

Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.


Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

24 hari lalu

Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

Hukum di Indonesia tidak memungkinkan terjadinya jual-beli pulau secara legal.