Erick Thohir Sebut Nama Bos PLN Definitif setelah Garuda Rampung

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

    Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa pengisian kursi direksi secara definitif di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diputuskan setelah Kementerian BUMN menuntaskan pengisian jabatan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    Oleh karena itu, Erick memperkirakan keputusan akhir terkait dengan jabatan direksi PLN akan diambil pada Januari 2020. Sejumlah nama yang masuk di bursa calon direksi, masih dalam proses penilaian oleh Tim Penilai Akhir.

    Menurut Erick, figur direksi di PLN harus benar-benar memiliki pengalaman terutama untuk menggenjot sejumlah infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. “Dalam artikan kategorinya mencari figur yang memang pengalaman, karena kan memang kalau listrik ini sangat menjadi krusial." ujar Erick seperti dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 12 Desember 2019. "Tidak hanya kehidupan sehari-hari masyarakat tapi juga bagian peningkatan daripada ekonomi."

    Terkait dengan munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Erick menyatakan bahwa sosok Rudiantara termasuk salah satu kandidat yang masuk dalam pembahasan tim penilai. “Kalau secara bursa ya masuk. Cuma kalau ditentukannya, masih dalam proses,” ungkap Erick.

    Erick menjelaskan, untuk setiap jabatan setidaknya harus ada tiga calon yang diusulkan. Selain Rudiantara, nama lain yang disebut mengisi jabatan bos PLN yakni mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

    Terkait dengan nama Susi dan Jonan, Erick enggan berkomentar banyak karena namanya belum ada di proses Tim Penilai Akhir (TPA). Yang pasti, siapapun yang terpilih sebagai pimpinan PLN nantinya, kata Erick harus punya komitmen dalam membangun infrastruktur kelistrikan.

    Terlebih, kata Erick, kalau tidak ada pembangunan baru power plant, dikhawatirkan hingga tahun 2023 akan terjadi kekurangan listrik. "Apalagi kalau ekonomi akan terus tumbuh di 5 persen maka listrik menjadi bahan yang penting.”

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.