Di Depan Sri Mulyani, Mensos Janji Perbaiki Penyaluran PKH

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan soal temuan maladministrasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Ombudsman, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2018. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara berjanji akan memperbaiki penyaluran anggaran pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Komitmen itu kembali disampaikan Juliari di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat hadir di acara World Bank di Energy Building, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    Sebelumnya, lembaga Ombudsman RI menemukan kasus maladministrasi PKH. "Jadi itu masalah database dan kami lagi improve," kata Juliari, Rabu,

    Sebelum Juliari berbicara, Menkeu Sri Mulyani juga sedikit menyinggung bahwa urusan maladministrasi ini menjadi tanggung jawab Kemensos yang menjalankan PKH.

    Temuan maladministrasi ini pertama kali disampaikan oleh Ombudsman RI pada Selasa kemarin. Temuan itu di antaranya adalah belum pengelolaan data calon penerima PKH dari E-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi.

    Lalu, lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kemensos ketika ada masalah di tingkat daerah. Terakhir, tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara kepada penerima bantuan sosial.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat juga telah menerima laporan temuan dari Ombudsman tersebut. "Kami terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyaluran PKH," kata dia kepada wartawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.