Faisal Basri Kritik Tol Laut, Kemenhub: Daerah Masih Sangat Butuh


TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo menjawab kritik bahwa adanya program Tol Laut belum berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, keberadaan program tersebut sejatinya dibutuhkan oleh beberapa daerah.

 

Ia mengaku menerima komunikasi hingga surat dari beberapa kepala daerah terkait program itu. "Faktanya mereka sangat butuh tol laut itu. Tentu kami tidak menghindari bahwa ada beberapa tempat yang dikatakan mungkin terlalu lama destinasinya, kemudian juga impact harga terlalu tinggi," tutur Agus di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu, 11 Desember 2019.

 

Agus menurutkan mayoritas wilayah yang disinggahi tol laut adalah yang sangat membutuhkan. Bahkan ada wilayah yang hanya mengandalkan tol laut untuk mengangkut barang ke sana. "Ada beberapa daerah yang hanya kapal tol laut yang bisa angkut barang, seperti di Morotai. Beberapa daerah banyak minta agar kapal tol laut ini juga singgah," tuturnya.

 

Untuk memperbaiki pelayanan, ke depan Kementerian Perhubungan akan melakukan perbaikan mendasar atas tol laut. Misalnya dengan menerapkan teknologi teranyar dan menggandeng perusahaan teknologi rintisan.

 

"Nantinya seluruh pengguna jasa bisa pesan barang tol laut dengan IT itu. Bahkan mungkin nanti bisa door to door. Sedang kami susun dan kedepan akan lebih transparan, tidak seperti dulu," ujar Agus.

 

Di samping itu, ia juga mengatakan akan ada penataan rute tol laut. Dengan demikian, periode singgah kapal tol laut bisa dipercepat. Agur mengatakan desain rute anyar tol laut itu sudah ada namun belum diungkap ke publik. Namun demikian, pada tahun depan ia mengatakan belum ada rencana penambahan armada tol laut.

 

"Armadanya belum tambah, hanya destinasi kami modifikasi sehingga jalurnya akan lebih banyak, yang jauh jauh itu akan banyak pakai komersial dan kami fokus di feeder-nya," kata Agus.

 

Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik implementasi program tol laut yang tak terlampau berdampak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pandangan itu ia sampaikan kala menjadi pembicara dalam dialog dengan para pakar di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 10 Desember 2019. 

 

Mengutip data sigi Badan Pusat Statistik, ia menuturkan, transportasi laut hanya menyumbang 0,3 persen dari keseluruhan pendapatan produk domestik bruto atau PDB. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang kontribusi transportasi sisi darat dan udara. 

 

Menurut data yang sama, transportasi udara menyumbang kontribusi 1,6 persen terhadap PDB dan transportasi darat 2,4 persen. “Tol laut sudah enggak ada ceritanya. Ke mana kapalnya kita sudah enggak tahu,” ujar Faisal.

 

Padahal, tol laut adalah program yang digadang-gadang menjadi salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pemerintahan jilid pertamanya dulu untuk menghidupkan kembali sektor maritim. Pembiayaannya pun masih terus disubsidi oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 

 

Faisal kemudian menilai program tol laut yang kurang moncer merupakan salah satu yang membuat Jokowi tak berselera lagi menggarap sektor maritim. “Pak Jokowi enggak pernah ngomong laut lagi. Pak Jokowi udah enggak selera lagi,” ujarnya.

 

 






Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

5 jam lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

7 jam lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

12 jam lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

14 jam lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

1 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

4 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

4 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

4 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.