Temuan Maladmnistrasi, Sri Mulyani Cairkan Dana PKH di Awal 2020

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski ada temuan maladministrasi, uang negara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tetap akan digelontorkan lebih awal pada anggaran 2020. Yakni di bulan Januari, dari sebelumnya di bulan Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran untuk program ini akan tetap disalurkan lebih cepat kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Enggak ada (penundaan), on schedule," kata Sri Mulyani saat ditemui di Energy Building, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.

Temuan maladministrasi ini pertama kali disampaikan oleh Ombudsman pada Selasa, 10 Desember 2019. Di antara temuannya yaitu belum pengelolaan data calon penerima PKH dari E-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi.

Lalu, lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kemensos ketika ada masalah di tingkat daerah. Terakhir, tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himbara kepada penerima bantuan sosial.

Di sisi lain, Sri Mulyani sebelumnya ingin pencairan dana PKH bisa dilakukan lebih awal pada tahun depan. Tujuannya agar manfaat dari APBN 2020 bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.

Menurut Sri Mulyani, masalah ini cukup menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang bertugas menjalankan program PKH. Menurut dia, kanal pengaduan sebenarnya sudah dibuat oleh Kemensos.

Meski demikian, potensi inclusion dan exclusion error tetap akan selalu ada. Namun yang paling penting adalah mekanisme untuk terus memperbaikinya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebut masalah ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sebab, dari merekalah Kemensos mengumpulkan data keluarga penerima manfaat PKH. "Kan menteri sosial ga punya data sampai ke bawah," kata dia.

Di acara yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih masalah dalam penyaluran PKH di lapangan. Untuk itu, ia berjanji akan terus memperbaikinya.

Akan tetapi, Juliari menilai temuan Ombudsman ini sebenarnya bukanlah masalah yang terlalu fundamental. "Itu pertama, hanya masalah improvement database. Kedua, hanya masalah pengaduan di lapangan," ujarnya.






Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

2 hari lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

2 hari lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

4 hari lalu

Senin Depan, Bansos Sembako dan PKH yang Disalurkan Mencapai Rp 18,4 Triliun

Bansos reguler berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan didistribusikan pada Senin, 3 Oktober 2022 mencapai Rp 18,4 triliun.


Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

5 hari lalu

Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang negara lain.


Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

5 hari lalu

Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah masih lebih rendah ketimbang negara lain, yakni 6,1 persen.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

6 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

6 hari lalu

Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, akumulasi defisit fiskal Indonesia selama masa Covid-19 sangat rendah dibanding negara-negara lain.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

6 hari lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

6 hari lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.