Temuan Maladmnistrasi, Sri Mulyani Cairkan Dana PKH di Awal 2020

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski ada temuan maladministrasi, uang negara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tetap akan digelontorkan lebih awal pada anggaran 2020. Yakni di bulan Januari, dari sebelumnya di bulan Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran untuk program ini akan tetap disalurkan lebih cepat kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

"Enggak ada (penundaan), on schedule," kata Sri Mulyani saat ditemui di Energy Building, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.

Temuan maladministrasi ini pertama kali disampaikan oleh Ombudsman pada Selasa, 10 Desember 2019. Di antara temuannya yaitu belum pengelolaan data calon penerima PKH dari E-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi.

Lalu, lambatnya proses penanganan pengelolaan pengaduan yang dilakukan Kemensos ketika ada masalah di tingkat daerah. Terakhir, tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himbara kepada penerima bantuan sosial.

Di sisi lain, Sri Mulyani sebelumnya ingin pencairan dana PKH bisa dilakukan lebih awal pada tahun depan. Tujuannya agar manfaat dari APBN 2020 bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecil.

Menurut Sri Mulyani, masalah ini cukup menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang bertugas menjalankan program PKH. Menurut dia, kanal pengaduan sebenarnya sudah dibuat oleh Kemensos.

Meski demikian, potensi inclusion dan exclusion error tetap akan selalu ada. Namun yang paling penting adalah mekanisme untuk terus memperbaikinya.

Selain itu, Sri Mulyani menyebut masalah ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sebab, dari merekalah Kemensos mengumpulkan data keluarga penerima manfaat PKH. "Kan menteri sosial ga punya data sampai ke bawah," kata dia.

Di acara yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih masalah dalam penyaluran PKH di lapangan. Untuk itu, ia berjanji akan terus memperbaikinya.

Akan tetapi, Juliari menilai temuan Ombudsman ini sebenarnya bukanlah masalah yang terlalu fundamental. "Itu pertama, hanya masalah improvement database. Kedua, hanya masalah pengaduan di lapangan," ujarnya.






Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

1 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

1 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.


Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

1 hari lalu

Usul Dana Pembangunan IKN 2023 Rp 12,7 T, Menteri PUPR Surati Sri Mulyani

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

4 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

4 hari lalu

BLT BBM Bakal Cair Lagi Desember, Berikut Cara Cek Penerima dan Penyalurannya

BLT BBM merupakan subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah mengerek harga Pertalite dan Solar.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

4 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

4 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Sri Mulyani Kaji Pemberian Bantuan Cegah PHK, Dana Pemda Nganggur Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 24 November 2022, dimulai dari Sri Mulyani mempertimbangkan pemberian bantuan PHK.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

4 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.