Wakil Menkeu Sebut Korupsi Hambat Keinginan Berinvestasi

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan korupsi menghambat keinginan dunia usaha, pelaku usaha dan pemodal untuk melakukan investasi. Sebab, korupsi merupakan indikator lain yang menjadi perhatian investor untuk menanam duitnya selain indikator daya beli dan infrastruktur.

"Investor akan melihat apakah ada pengembalian yang baik untuk saya, apakah saya akan menghadapi pungutan yang normal atau ada pungutan tambahan," ujar Suahasil dalam acara seminar "Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik" di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Suahasil menjelaskan, jika ada pungutan lain di luar pembiayaan normal, hal ini bisa membuat investor bisa berpikir dan berhitung ulang. Investor kemudian bisa membandingkan total biaya investasi di Indonesia, dengan di Vietnam dan Malaysia. Pada titik inilah, potensi keengganan investor untuk menanamkan dananya bisa muncul dan memilih tak berinvestasi.

Karena itu, bila total biaya investasi bisa dipastikan tidak ada lagi pungutan tambahan, maka total biaya investasi di Indonesia yang dihitung investor bisa menjadi lebih murah atau efisien. Bila hitungan investor bisa efisien maka minat investasi akan meningkat.

"Guna mendorong iklim investasi yang baik, kami ingin memastikan agar tidak ada hal-hal yang di luar dari ketentuan seperti pungutan tambahan. Sebab korupsi bisa menjadi penghambat dari investasi," kata Suahasil.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif juga mengatakan bahwa program pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu merupakan sahabat adanya investasi. Bukan sebaliknya, justru menjadi musuh investasi.

Sebab, berdasarkan pengalamannya, KPK sering menerima keluhan sejumlah pihak tak terkecuali pelaku usaha asing. Misalnya dari asosiasi pengusaha seperti chamber of commerce atau kamar dagang.

Para pelaku usaha tersebut sering mengeluhkan adanya illegal payment atau pungutan lain di luar yang seharusnya. Khususnya, saat mereka melakukan investasi atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

"Mereka mau membayar tapi kasih kuitansi dong, supaya uangnya bisa di-reimburse ke kantor mereka, ini nggak ada yang kasih. Itu yang dikeluhkan," ujar Laode.






Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

13 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

17 jam lalu

Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

Pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi, dan industri di Bali pada 22-23 September 2022 menghasilkan kesepakatan baru yaitu Bali Compendium (Kompendium Bali), yang terdiri atas lima poin.


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

18 jam lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional


Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

20 jam lalu

Dugaan Korupsi Dana BUMDes Karanganyar, Kepala Desa Berjo Resmi Ditahan

Kepala Desa Berjo, berinisial S, di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, resmi ditahan oleh Kejari Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Berjo.


Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

1 hari lalu

Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

Kaesang Pangarep, Youtuber Kevin Hendrawan dan PT Samuel Sekuritas meluncurkan aplikasi Saham Rakyat versi pro.


Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

Apindo meminta pemerintah menciptakan kebijakan fiskal dan makro prudential yang responsif untuk menanggulangi dampak resesi global.


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

1 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

1 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

2 hari lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

2 hari lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.