Ketua KPK Ingin Ada Resep Anti Korupsi untuk Dorong Investasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat memberikan sambutan dalam acara seminar berjudul "Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik" di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Rahardjo berharap ada resep khusus terkait program anti korupsi guna mendorong datangnya investasi. Sebab, usai Undang-undang KPK yang baru diteken, muncul isu anggapan bahwa KPK menghambat datangnya investasi.

"Kami berharap isu ini perlu disusun dengan resep bersama untuk menangani hal ini. Karena itu kami mengundang semuanya baik dari para akademisi, pihak pemerintahan dan pelaku usaha untuk bisa berdiskusi," ujar Agus di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu 11 Desember 2019.

Sebelumnya KPK mengelar kegiatan seminar bertajuk "Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik." Hadir dalam acara ini, sejumlah pihak mulai dari pelaku usaha, perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat hingga lembaga kajian ekonomi internasional seperti OECD dan komisi antikorupsi negara lain.

Agus menuturkan, kegiatan ini juga digelar guna mencari formula yang tepat untuk membangun program anti korupsi. Termasuk, bagaimana menyusun program anti korupsi yang sejalan dengan usaha untuk menarik investasi lebih banyak ke domestik.

Agus berharap, usai kegiatan seminar ini berlangsung, semua saran dan masukan yang ada bisa segera ditindaklanjuti. Sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi, bahkan mereformasi program anti korupsi supaya bisa ikut mendorong datangnya investasi.

Semua saran dan masukan, yang muncul dalam acara ini diharapkan bisa dipergunakan. Tujuannya agar reformasi yang perlu dilakukan terkait anti korupsi bisa mengundang lebih banyak lagi investor.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan persepsi bahwa program pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu adalah sahabat investasi. "Bukan sebaliknya, menjadi musuh investasi," kata Laode.

Laode mencontohkan selama ini KPK sering menerima keluhan sejumlah pihak tak terkecuali pelaku usaha asing, seperti kamar dagang. Para pelaku usaha tersebut sering mengeluhkan adanya illegal payment atau pungutan lain di luar yang seharusnya saat melakukan investasi atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.






Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

2 jam lalu

Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

Kaesang Pangarep menceritakan pernah bertemu Lo Kheng Hong pada 2019. Siapakah sosok yang akrab disapa Pak Lo ini?


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

3 jam lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

3 jam lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

4 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

15 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

17 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

18 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

18 jam lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

19 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

20 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.