Penyebar Konten Porno Didenda Rp 100 Juta, Ini Tanggapan Twitter

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pornografi.[Sky News]

    Ilustrasi pornografi.[Sky News]

    TEMPO.CO, JakartaTwitter Indonesia angkat bicara tentang aturan terbaru terkait pengenaan denda mulai Rp 100 juta terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menyiarkan konten pornografi pada platformnya.

    "Terus bersosialisasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di Kominfo," kata Chief Reprenstative dan Head of Public Policy Twitter Indonesia, Agung Yudha, saat ditemui di Jakarta, Selasa malam, 11 Desember 2019.

    Twitter Indonesia mengakui saat ini masih ada kelanjutan diskusi mengenai aturan yang baru disahkan pada Oktober lalu. Pembahasan ini dilakukan terutama mengenai dampak dan konsekuensi administratif peraturan tersebut.

    Sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan pengenaan denda mulai dari Rp 100 juta jika menemukan konten pornografi di platform elektronik, termasuk media sosial.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengenakan denda sebesar Rp 100 juta per konten jika pada platform kedapatan masih menyiarkan hal-hal yang dilarang dalam Undang-undang di Indonesia, termasuk pornografi dan perjudian.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada awal Desember lalu menyatakan sanksi keras ini bersifat segera dilakukan. Karena platform termasuk media sosial, memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara otomatis konten pornografi.

    Sementara untuk konten negatif lainnya, seperti ujaran kebencian, Kementerian Kominfo akan memberikan tenggat waktu kepada PSE untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut. Jika PSE melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda maupun sanksi administratif lainnya, hingga pemblokiran sampai masalah konten tersebut ditangani.

    Denda bagi penyebar konten porno itu untuk baru akan berlaku pada Oktober 2020, setahun setelah peraturan disahkan. Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi kepada penyelenggara sistem elektronik.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...