Sri Mulyani Ajari Cara Menagih Pajak ke PNS Baru Kemenkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan wejangan kepada 3200 lulusan PKN STAN yang jadi egawai baru Kementerian Keuangan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan kepada ribuan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Dalam wejangannya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengingatkan sejumlah hal pada pegawai baru Kemenkeu ini, salah satunya soal pajak.

"Sekarang kalian resmi jadi bagian yang mengelola bendahara negara," kata Sri Mulyani memulai wejangannya dalam orientasi pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan PKN STAN di Gedung Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Dalam acara ini, ada 3.200 lulusan STAN yang bakal jadi anak buah baru Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Mereka akan ditempatkan di sejumlah unit, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan unit lainnya.

Sri mengatakan, salah satu yang dikelola oleh Kemenkeu adalah penerimaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk melakukan kegiatan belanja negara dan pembangunan.

Tapi dalam pelaksanaannya, kata Sri, ada etika dan rambu-rambu alias prosedur yang harus ditaati. "Gak bisa seenaknya datang ke perusahaan, ehh kamu bayar pajak dong, tak bisa, ada rambunya," kata dia.

Sri Mulyani tak ingin pegawai barunya menagih begitu saja pajak dan cukai kepada orang yang kelihatannya punya uang. "Itu namanya preman, bukan Kementerian Keuangan," kata dia.

Prinsip inilah yang digunakan Sri Mulyani selama ini. Di tengah pelemahan ekonomi dunia, kegiatan ekspor tertekan lantaran harga komoditas yang menurun. Sehingga, pendapatan dari perusahaan ikut turun.

Dalam situasi ini, Sri Mulyani berkali-kali menyampaikan bahwa Kemenkeu harus bisa tetap meningkatkan penerimaan pajak. Tapi di sisi lain, tetap membuat iklim usaha kondusif. Salah satu implementasinya lewat tax amnesty yang dilaksanakan 2017 lalu.






Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

9 jam lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

1 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

1 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

1 hari lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 hari lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

2 hari lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

2 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

2 hari lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

2 hari lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.