Dirjen Pajak Buka 18 KPP Madya Baru pada 2020

Reporter

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan sambutan dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan strategi jajarannya pada 2020 adalah memperluas basis perpajakan. Salah satunya dengan memperkuat Kantor Pelayanan Pajak Madya, yaitu dengan menambah jumlahnya guna mengelola wajib pajak yang sudah cukup dewasa alias mature.

"Ada 18 kantor madya akan kami buka pada 2020. Staging-nya, kapan mulainya yang akan kami pikirkan," ujar Suryo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Sebab, ia mengatakan pembukaan kantor anyar itu tak hanya membutuhkan infrastruktur, namun juga regulasi.

Suryo berharap tak ada hambatan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Pada praktiknya nanti, ia mengatakan bisa saja ada KPP Madya di suatu wilayah yang dipecah menjadi dua dengan adanya rencana ini. Atau ada pembentukan KPP Madya baru di lokasi yang belum memiliki. Kantor anyar itu akan berlokasi sebagian besar di pulau Jawa dan Sumatera.

Dengan adanya penambahan KPP Madya, Ditjen Pajak akan menata ulang aktivitas di KPP Pratama agar berfungsi lebih ke penguasaan wilayah. Aktivitas itu akan berfokus kepada mencari atau menemukan sumber pemajakan baru di wilayah terkait.

Di samping itu, Suryo mengatakan pengawasan data perpajakan bakal didasari oleh informasi yang valid, solid, dan akurat. Pengawasan yang dilakukan di KPP Madya akan dilakukan sebagian besar kepada basis pajak yang sudah terdaftar. Sementara KPP Pratama akan mencari WP yang belum terdaftar.

"Aktivitas ke depan tidak berbeda, yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, tapi cara kerja kita yang mengalami perubahan," tutur Suryo.

Intinya ia mengatakan strateginya adalah dengan meletakkan wajib pajak di KPP Madya, lalu dengan didukung pelayanan dan pengawasan yang terstandarisasi. "Itu akan mengcapture sebagian besar penerimaan di KPP Madya, KPP Khusus, dan KPP LTO, untuk WP penentu penerimaan."

Strategi itu diharapkan bisa memperbaiki penerimaan perpajakan Indonesia yang kini cenderung melesu. Suryo mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Oktober 2019 tumbuh melambat. Sejak awal tahun hingga Oktober 2019 pajak yang dihimpun adalah Rp 1.018,47 triliun atau mencapai 64,56 persen dari target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Dengan capaian itu, penerimaan pajak tercatat hanya tumbuh 0,23 persen year-on-year. Capaian itu jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu di periode sama, yaitu sebesar 16,21 persen. "Jadi pertumbuhan penerimaan 0,23 persen, cukup berat," ujar dia.

Pada data penerimaan bruto sepanjang Januari - Oktober 2019, penerimaan pajak tercatat tumbuh 2,9 persen atau melambat dibanding periode yang sama pada 2018, yaitu 14,41 persen. Sedangkan pada jumlah non PPh Migas tampak pertumbuhan penerimaannya di kisaran 3,5 persen hingga Oktober 2019.

"Artinya bahwa kita 2019 melambat masih ada pertumbuhan," kata Suryo. Perlambatan itu, ujarnya, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak begitu bagus pada 2019. Belum lagi dengan harga komoditas yang menurun pada tahun ini.

Karena itu, secara umum pun Suryo mengatakan jumlah penerimaan pajak itu masih belum sesuai dengan target yang termaktub dalam APBN 2019. "Ini sesuatu yang betul-betul kita semua rasakan, mudah-mudahan bapak dan ibu tidak mengalami."

Walau demikian, Suryo mengucapkan terima kasihnya kepada para wajib pajak lantaran bisa mendorong penerimaan tumbuh hingga 0,23 persen. "Kami apresiasi karena bisa memberi penerimaan yang positif, walau ekspektasi kami tumbuh di belasan persen," tutur dia.

CAESAR AKBAR






Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

11 jam lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

1 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

3 hari lalu

CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

CISDI mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

4 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

4 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

5 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

6 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

7 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

7 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

11 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.