Pajak Penghasilan Badan Diturunkan, Apindo: Dulu Tak Terbayang

Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, bersama Pengurus APINDO lain, usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019. Tempo/Egi Adyatama

Tempo.Co, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Hariyadi Sukamdani, menyambut baik rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan alias PPh Badan Perusahaan. Rencana tersebut disebut masuk dalam Omnibus Law yang tengah dirancang pemerintah beberapa waktu ke belakang. "Dulu tidak terbayang pajak itu mau diturunkan tarifnya," ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Secara umum, ia melihat poin-poin yang masuk ke dalam Omnibus Law sektor perpajakan adalah yang selama ini diperlukan oleh pengusaha. Misalnya mengenai penghapusan pajak dividen, ketentuan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari bisa menjadi subjek pajak luar negeri, hingga penurutnan tarif pajak. "Saya rasa ini perkembangan yang luar biasa."

Hariyadi mengatakan ada perubahan yang mendasar di Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, ia melihat mereka tidak lagi hanya berbicara soal anggaran namun melihat fungsi pajak sebagai stimulan. "Dulu yang dibicarakan budget terus dan selalu kurang," tuturnya.

Ia melihat ke depannya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dan dunia usaha mesti berjalan seiring. "Trust itu sejak tax amnesty mulai terbangun dengan baik. Dengan omnibus, terus berjalan. Sakarang kami apresiasi bahwa pemerintah melihat pajak tidak semata anggaran, tapi juga bagaimana instrumen menjadi lebih baik."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tarif pajak penghasilan atau PPh Badan turun secara bertahap dari saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen pada 2023.

"PPh untuk badan dari 25 persen saat ini menjadi 22 persen. Dan 22 persen untuk periode 2021-2022. Untuk periode 2023 akan turun menjadi 20 persen," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Untuk PPh badan yang go public, kata Sri Mulyani, akan turun dari 20 persen menjadi 17 persen pada 2023. "Karena turun tiga persen di bawah tarif," katanya.

Pemerintah juga akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri. Sri Mulyani menjelaskan, dalam hal ini, dividen yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi akan dibedakan. Namun, ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan dari peraturan pemerintah.

Sementara itu, tarif PPh bunga dari dalam negeri yang diterima subyek pajak luar negeri juga akan diturunkan lebih rendah dari tarif saat ini sebesar 20 persen. Untuk badan usaha yang berada di luar negeri, dividen tidak akan dikenakan pajak apabila diinvestasikan di Indonesia dan berasal dari perusahaan listed maupun nonlisted.

Menurut Sri Mulyani, aturan penurunan PPh badan ini akan diatur dalam omnibus law perpajakan. Sejumlah peraturan yang diatur dalam satu undang-undang itu antara lain UU PPh, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPn), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemda. Sri Mulyani mengatakan omnibus perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian Indonesia dalam menciptakan kesempatan kerja.

CAESAR AKBAR | FRISKI RIANA






Redam Resesi Tahun Depan, Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi

13 jam lalu

Redam Resesi Tahun Depan, Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo meminta pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat dan menaikkan nilai tambah atau hilirisasi produk ekspor


Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

14 jam lalu

Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

Kalangan pengusaha tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaannya menghadapi dampak resesi ekonomi global.


Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

Apindo meminta pemerintah menciptakan kebijakan fiskal dan makro prudential yang responsif untuk menanggulangi dampak resesi global.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

1 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

1 hari lalu

Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

Tekanan resesi diprediksi tak hanya berimbas terhadap lalu-lintas impor, tapi juga produktivitas perekonomian.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

2 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

3 hari lalu

Riza Patria: Usulan Pengaturan Jam Kerja Masih DIbahas

Polda Metro Jaya mengusulkan ada pengaturan jam kerja karyawan di DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

6 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

8 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.