YLKI Usul Jokowi Gratiskan Tarif Listrik Masyarakat Miskin

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan pengecekan valve pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.  PLTGU Muara Karang Blok 3 memiliki teknologi baru, Gas Turbine Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) M701 F5, menjadi yang pertama dan satu-satunya terpasang di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas melakukan pengecekan valve pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. PLTGU Muara Karang Blok 3 memiliki teknologi baru, Gas Turbine Mitsubishi Hitachi Power System (MHPS) M701 F5, menjadi yang pertama dan satu-satunya terpasang di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) mendorong pemberlakuan tarif listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dengan maksimal kapasitas 30 kwh.

    "Di Afrika itu kalau masyarakat kurang mampu diberi akses listrik gratis dengan kapasitas untuk di bawah 30 kwh," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi terkait listrik di DPR, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Ia menjelaskan kapasitas tersebut cukup jika hanya untuk penerangan dan menyalakan televisi bagi satu keluarga. YLKI mendorong unsur partai untuk turut mendorong wacana tersebut agar bisa terwujud.

    Menurut Tulus, jika hal tersebut diwujudkan maka bisa mendidik masyarakat untuk lebih hemat dalam menggunakan listrik.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan pemerintah dapat memverifikasi data pelanggan listrik yang tersebar di berbagai daerah agar penyaluran subsidi listrik bisa benar-benar tepat sasaran.

    Mulyanto menyarankan Kementerian ESDM memperbaiki data pelanggan, terutama pelanggan golongan rumah tangga mampu (RTM) 900 WA dan golongan rumah tangga tak mampu (RTTM) 900 WA.

    Hal itu, ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu penting dilakukan untuk menilai apakah alokasi subsidi listrik saat ini tepat sasaran.

    Ia mengingatkan bahwa Komisi VII DPR RI menilai ada hal penting yang perlu dilakukan pemerintah sebelum membahas tarif listrik, yaitu verifikasi data pelanggan, sebab bagaimana Pemerintah akan mencabut subsidi listrik jika data penerimanya belum terverifikasi dengan baik.

    "Jangan sampai ada pelanggan golongan rumah tangga tidak mampu yang tidak dapat menikmati subsidi. Malah sebaliknya ada golongan yang mampu malah masih dapat menikmati subsidi. Itu sebabnya kami mendesak Menteri ESDM untuk mendata kembali. Karena ini menyangkut masalah keadilan," tegasnya.

    Mulyanto mengaku memang domain eksekutif untuk menentukan besaran tarif listrik, namun demikian akan lebih baik jika sebelum menetapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, eksekutif meminta pendapat legislatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kobe Bryant Sang Black Mamba: Saya Tak Ingin Jadi Michael Jordan

    Pemain bola basket Kobe Bryant meninggal pada 26 Januari 2020, dalam kecelakaan helikopter di dekat Calabasas, California. Selamat jalan Black Mamba!