Serikat Awak Kabin Resmi Gugat Garuda Indonesia

Reporter

Editor

Rahma Tri

Petugas menyusun karangan bunga ucapan terima kasih hingga dukungan kepada Menteri BUMN di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat 6 Desember 2019. Karangan bunga yang dikirim ke kantor Kementerian BUMN tersebut menyusul pemecatan Menteri BUMN kepada Direktur Utama Garuda Indonesia Ary Ashkara. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) resmi menggugat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Perkara itu terdaftar dengan No.  394/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst pada 3 Desember 2019. Sebagai tergugat 2 adalah Asosiasi Pilot Garuda, dan Serikat Karyawan Garuda (tergugat 3).

Para awak kabin menilai Garuda Indonesia tidak menjalankan Undang-undang Ketenagakerjaan saat memperpanjang perjanjian kerja sama periode 2014—2016, tertanggal 1 September 2016. Ketua Ikagi, Zaenal Mutaqim mengatakan, perjanjian itu dibuat tanpa dibahas sebelumnya oleh manajemen Garuda Indonesia.

"Untuk menjalani perjanjian kerja sama itu diatur dalam UU Ketenagakerjaan tetapi Garuda Indonesia tidak melalui tahapan pembahasan. Itu yang kami permasalahkan," kata Zaenal kepada Bisnis, Selasa 10 Desember 2019.

Dalam petitum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Ikagi menuntut keberlakuan Kesepakatan Bersama Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Garuda Indonesia (Persero) periode 2014—2016, tertanggal 1 September 2016 sah berlaku terbatas hanya 1 (satu) tahun dan berakhir pada 1 September 2017.

Selain itu, penggugat sebagai Serikat Pekerja berhak sebagai pihak untuk melakukan perundingan PKB Periode 2018-2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Permanekertrans no 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. "Para tergugat untuk melakukan perundingan PKB Periode 2018-2020 bersama penggugat," kata serikat pekerja awak kabin maskapai Garuda tersebut.

 





Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

8 jam lalu

Kementerian BUMN: Proses Bank Syariah Indonesia Menjadi BUMN Masih Panjang

Arya Sinulingga mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk.


Pertamina Beberkan Cara Perusahaan Kejar Target Transisi Energi

11 jam lalu

Pertamina Beberkan Cara Perusahaan Kejar Target Transisi Energi

Pertamina mempercepat program-program yang aspek keberlanjutan.


Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

12 jam lalu

Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Jokowi juga menyetujui penambahan PMN ke dalam modal saham PT Semen Indonesia Tbk. Nilainya mencapai Rp 7,49 miliar.


BUMN Ini Buka Lowongan Kerja sebagai Pegawai Kontrak, Simak Syaratnya

15 jam lalu

BUMN Ini Buka Lowongan Kerja sebagai Pegawai Kontrak, Simak Syaratnya

BUMN ini menawarkan kesempatan kerja untuk posisi pegawai tidak tetap (PTT) atau kontrak di divisi human resource information system.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

1 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

1 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

1 hari lalu

Sebut Utang BUMN Rp 1.500 T Masih Sehat, Ini Penjelasan Erick Thohir

Erick Thohir mengungkapkan jumlah utang BUMN cukup sehat meski menembus Rp1.500 triliun.


Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

1 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir Sebut PMN Tidak Digelontorkan untuk BUMN Rugi

Arya menampik anggapan bahwa PMN digelontorkan untuk perusahaan pelat merah yang minus.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

1 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Disindir Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara Sebut Semua Gugatan Mengada-ada

2 hari lalu

Disindir Pengacara Bharada E, Deolipa Yumara Sebut Semua Gugatan Mengada-ada

Deolipa Yumara sebut tidak ada gugatan yang tidak mengada-ada.