Budi Karya Usulkan Syarat Khusus Dirut Garuda yang Baru

Reporter

Warga melintasi karangan bunga ucapan terima kasih hingga dukungan kepada Menteri BUMN di halaman Kementerian BUMN Jakarta, Jumat 6 Desember 2019. Karangan bunga terima kasih dan dukungan tersebut dikirim ke kantor Kementerian BUMN menyusul pemecatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ary Ashkara oleh Menteri BUMN. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menetapkan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh calon direksi definitif dari PT Garuda Indonesia Tbk.

Menhub menyerahkan penunjukkan direksi kepada pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Nantinya, hasil nama direksi akan disampaikan oleh Kementerian BUMN kepada Kementerian Perhubungan.

"Kami tidak mengusulkan (nama calon direksi), yang penting selain memiliki kompetensi di bidang teknis, harus punya integritas," katanya, Selasa, 10 Desember 2019.

Saat ini, Kementerian Perhubungan memproses pelaksana tugas direksi Garuda Indonesia sembari menunggu hasil penunjukkan direksi definitif. Pelaksana tugas tersebut akan bertanggung jawab terhadap bidang masing-masing dalam waktu sementara.

Kendati tidak ada pengesahan secara formal, Garuda meminta persetujuan kepada Kemenhub selaku regulator. Tujuannya, agar pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas benar-benar memiliki kapasitas. "Menurut saya yang dilakukan sudah benar tahapannya. Tinggal nanti tunggu direksi yang permanen," ujarnya.

Berdasarkan siaran pers yang diumumkan jajaran Dewan Komisaris Garuda, Senin, 9 Desember 2019, Plt. Dirut Garuda Indonesia Fuad Rizal telah menetapkan dan menunjuk pelaksana tugas harian untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Perinciannya adalah Pejabat Direktur Operasi Tumpal M. Hutapea, Pejabat Direktur Teknik dan Layanan Mukhtaris, Pejabat Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Dajoe K. Tendean, dan Pejabat Direktur Human Capital Aryaperwira Adileksana.






Budi Karya Sebut Enam Bupati Jamin Okupansi Penumpang di Bandara Soedirman Purbalingga

14 jam lalu

Budi Karya Sebut Enam Bupati Jamin Okupansi Penumpang di Bandara Soedirman Purbalingga

Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah siap melayani kembali penerbangan komersial.


Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

1 hari lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

2 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Menhub: Motor Listrik Seharga Rp 16 Juta Bakal Menarik Minat Masyarakat

3 hari lalu

Menhub: Motor Listrik Seharga Rp 16 Juta Bakal Menarik Minat Masyarakat

Budi Karya berharap mobil dan motor listrik dengan harga ekonomis bisa menciptakan ekuilibrium keekonomian kendaraan listrik.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

3 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

3 hari lalu

Garuda Indonesia Angkut 61 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Pakistan

Penerbangan khusus Garuda Indonesia ini diberangkatkan bertahap dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Jinnah.


Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

4 hari lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

4 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

5 hari lalu

Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

Budi Karya menargetka kereta api barang dari Pelabuhan MultigunaCe KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan mulai pada bulan depan.


Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

6 hari lalu

Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah pada November, Begini Persiapan AP II

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, akan kembali melayani penerbangan umrah pada November 2022 mendatang. Bagaimana persiapannya?