Jokowi Minta Percepat Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya mempercepat pelaksanaan program-program kampanyenya.

    "Saya minta program-program, baik Kartu Prakerja, JKN KIS, PKH, BPNT segera dilaksanakan secepat-cepatnya," kata Jokowi dalam rapat terbatas akselerasi implementasi program siap kerja dan perlindungan sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Untuk Kartu Prakerja, Jokowi mengatakan program ini menyasar kepada pencari kerja berusia 18 tahun ke atas, pekerja aktif, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Kartu Prakerja berisi bantuan biaya pelatihan vokasi untuk mereka dalam meningkatkan keterampilan agar semakin produktif dan berdaya saing.

    Terkait program perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional lewat Kartu Indonesia Sehat untuk 96,8 juta jiwa di APBN 2020. Kemudian, anggaran untuk 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 15,6 juta keluarga yang disalurkan melalui Kartu Sembako.

    Di Kartu Sembako, Jokowi menjelaskan bahwa keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beraga,. Sebab, jumlah bantuan yang diberikan pemerintah meningkat dari Rp 1,32 juta per keluarga tahun menjadi Rp 1,8 juta per keluarga tahun.

    Di bidang pendidikan, Jokowi mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Program ini ditujukan bagi mahasiswa dari kalangan tidak mampu, namun memiliki prestasi. "Kita siapkan alokasi KIP Kuliah termasuk lanjutan bidik misi kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima," ujarnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.