Jokowi Ingin Ada Holding UMKM

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Perekonomian usai menghadiri Rakernas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia, Jakarta, 10 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Perekonomian usai menghadiri Rakernas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Hotel Mulia, Jakarta, 10 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin ada percepatan bagi masyarakat untuk mengakses kredit. Salah satunya adalah dengan mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk membentuk kelompok usaha, klaster, hingga nantinya dibuat holding.

    "Nanti ada holding usaha mikro yang bisa akses marketplace dan pemasaran, baik di nasional maupun global," ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Saat ini para pengusaha mikro dan kecil berkesempatan untuk mendapat permodalan melalui beberapa kanal, seperti PNM Mekaar yang kini sudah memiliki 5,9 juta nasabah, maupun Bank Wakaf Mikro. "Untuk Bank Wakaf Mikro bisa meminjam Rp 1-3 juta, sementara di Mekaar bisa Rp 2 juta dan naik ke Rp 10 juta," ujarnya.

    Melihat capaian tersebut, Jokowi mengatakan ekosistem pembiayaan itu sudah terbentuk dan kini tinggal mencari cara bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa naik kelas. "Ini butuh waktu."

    Hal yang menggembirakan, katanya, adalah angka kredit macet untuk pelaku UMKM, baik di Bank Wakaf Mikro, Mekaar, hingga Kredit Usaha Rakyat tergolong sangat kecil. Menurut Jokowi, angka tersebut menunjukkan bahwa para pelaku usaha UMKM memiliki kedisiplinan, kejujuran, dan itikad baik untuk mengembalikan. "Kalau tidak kita beri ruang besar tambah plafon, kebangetan."

    Untuk membantu para pelaku UMKM naik kelas, Jokowi meminta para pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapat akses ke sistem keuangan dan pembiayaan, misalnya ke perbankan. Ia mengatakan pemda harus mendorong terbentuknya kelompok usaha.

    "Cari kanal ke perbankan, carikan KUR dalam kelompok yang semakin besar semakin baik. Ini tugas daerah karena kebanyakan masyarakat tidak tahu cara akses ke bank," tutur Jokowi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan holding yang dimaksud Jokowi adalah bentuk korporatisasi UMKM. Hal tersebut bisa dimulai bertahap mulai dari pembentukan kelompok usaha bersama (kube).

    "Nanti dari Kube bisa jadi koperasi, dari koperasi bisa menjadi PT (Perseroan Terbuka), nah itu nanti bisa menjadi holding, itu yang disebut korporatisasi dari UMKM," kata Airlangga.

    Airlangga optimistis target penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2019 dapat tercapai. "Target Rp 140 triliun harapannya tercapai pada akhir tahun ini dan NPL-nya (kredit macet) rendah 1,25 persen," ujar dia.

    Target tersebut, kata Airlangga, akan dinaikkan menjadi Rp 190 triliun pada 2020, dengan tingkat suku bunga diturunkan menjadi 6 persen. Adapun plafon KUR tanpa agunan naik ke Rp 50 juta. Untuk mencapai target tersebut, ia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mendorong agar KUR didorong ke basis kelompok usaha bersama alias klaster.

    "Jadi program one billion one product kami dorong, sehingga dengan 10 atau 100 kelompok orang itu dananya dari Rp 25 juta menjadi Rp 250 juta, hingga jadi Rp 2,5 miliar, jadi sektor produktif berubah."

    Airlangga mengatakan penerima KUR pada sektor produksi pada tahun depan ditargetkan sebanyak 60 persen. Ia akan mendorong ekosistem, mulai dari Bank Wakaf Mikro, Kredit Usaha Rakyat, Program Jaring, agar bersinergi. "Harapannya kontribusi bisa meningkat," ujarnya.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.