Kemenhub "Juara" Pungli, Ini Kata Menhub Budi Karya

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Perhubungan, Budi Karya terlihat mengendarai motor saat melakukan kampanye keselamatan berkendara dalam kunjungan kerjanya. Instagram/@budikaryas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak segan-segan menindak aparat di kementeriannya yang masih nekad terlibat pungutan liar (pungli)."Kita sudah terus melakukan perbaikan diri dan saya tidak segan-segan ambil tindakan kalau melakukan hal negatif," kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada pers di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Saat ini, Kemenhub dilaporkan sebagai kementerian kedua yang paling banyak dilaporkan karena melakukan pungli.  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mencatat ada 3 kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat. Ketiga instansi ini dilaporkan karena banyak pungli, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian ATR/BPN.

"Itu masukan bagi kami untuk memperbaiki diri, tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan dari MenpanRB, jadi balancing," ujar Budi Karya.

Sejak berdiri tiga tahun lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat.  Dari laporan tersebut, Satgas Saber Pungli telah melakukan penyelidikan sebanyak 28 kali, sedangkan penyelidikan yang dilakukan kementerian/lembaganya sebanyak 7.290 kali.

Sebelumnya, seorang sopir truk bernama Agus Yuda berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna melaporkan pungli yang dialami sopir kendaraan umum. Agus mengatakan pengendara ada yang dipungut hingga Rp 6 juta.

Menhub mengatakan, kementeriannya juga menerima 12 Penghargaan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Lima di antaranya diraih UPT Ditjen Perhubungan Laut.

Kelima UPT Ditjen Perhubungan Laut yang mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan 4 UPT lainnya mendapatkan predikat WBK adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Selanjutnya, Penghargaan Zona Integritas diberikan oleh Kementerian PAN-RB terhadap instansi yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Budi Karya, selain 5 UPT Ditjen Perhubungan Laut, 4 UPT di Ditjen Perhubungan Udara, 2 UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan dan 1 UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat juga meraih Penghargaan Zona Integritas.

ANTARA | BISNIS






Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

16 jam lalu

Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

Menhub meminta dukungan Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan bus-bus yang masih menggunakan terminal bayangan di Medan.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

16 jam lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

18 jam lalu

Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

Menhub dan Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau proyek pembangunan jalur kereta api (KA) layang Medan-Binjai Tahap II, Sabtu, 24 September 2022.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

23 jam lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.


Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

1 hari lalu

Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

Di Benoa Bali sudah ada kapal selam wisata yang beroperasi di perairan Padang Bai dengan nama Submarine Odissey.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

Tauhid Ahmad menyebutkan pemerintah belum menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena untuk menahan inflasi.


Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

1 hari lalu

Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

Kementerian Perhubungan sebelumnya menunda pelaksanaan aturan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan.


Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Juru bicara Kemenhub mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

2 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.