TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak segan-segan menindak aparat di kementeriannya yang masih nekad terlibat pungutan liar (pungli)."Kita sudah terus melakukan perbaikan diri dan saya tidak segan-segan ambil tindakan kalau melakukan hal negatif," kata Menhub Budi Karya Sumadi kepada pers di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Saat ini, Kemenhub dilaporkan sebagai kementerian kedua yang paling banyak dilaporkan karena melakukan pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mencatat ada 3 kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat. Ketiga instansi ini dilaporkan karena banyak pungli, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian ATR/BPN.
"Itu masukan bagi kami untuk memperbaiki diri, tapi tadi kami juga dapat 12 penghargaan dari MenpanRB, jadi balancing," ujar Budi Karya.
Sejak berdiri tiga tahun lalu, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, Satgas Saber Pungli telah melakukan penyelidikan sebanyak 28 kali, sedangkan penyelidikan yang dilakukan kementerian/lembaganya sebanyak 7.290 kali.
Sebelumnya, seorang sopir truk bernama Agus Yuda berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna melaporkan pungli yang dialami sopir kendaraan umum. Agus mengatakan pengendara ada yang dipungut hingga Rp 6 juta.
Menhub mengatakan, kementeriannya juga menerima 12 Penghargaan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Lima di antaranya diraih UPT Ditjen Perhubungan Laut.
Kelima UPT Ditjen Perhubungan Laut yang mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan 4 UPT lainnya mendapatkan predikat WBK adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
Selanjutnya, Penghargaan Zona Integritas diberikan oleh Kementerian PAN-RB terhadap instansi yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menurut Budi Karya, selain 5 UPT Ditjen Perhubungan Laut, 4 UPT di Ditjen Perhubungan Udara, 2 UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan dan 1 UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat juga meraih Penghargaan Zona Integritas.
ANTARA | BISNIS
