Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2019 dapat tercapai. "Target Rp 140 triliun harapannya tercapai pada akhir tahun ini dan NPL-nya (kredit macet) rendah 1,25 persen," ujar dia di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Target tersebut, kata Airlangga, akan dinaikkan menjadi Rp 190 triliun pada 2020, dengan tingkat suku bunga diturunkan menjadi 6 persen. Adapun plafon KUR tanpa agunan naik ke Rp 50 juta. Untuk mencapai target tersebut, ia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mendorong agar KUR didorong ke basis kelompok usaha bersama alias klaster.
"Jadi program one billion one product kami dorong, sehingga dengan 10 atau 100 kelompok orang itu dananya dari Rp 25 juta menjadi Rp 250 juta, hingga jadi Rp 2,5 miliar, jadi sektor produktif berubah."
Airlangga mengatakan penerima KUR pada sektor produksi pada tahun depan ditargetkan sebanyak 60 persen. Ia akan mendorong ekosistem, mulai dari Bank Wakaf Mikro, Kredit Usaha Rakyat, Program Jaring, agar bersinergi. "Harapannya kontribusi bisa meningkat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan hingga saat ini penyaluran KUR baru mencapai 127,3 triliun alias 90,9 persen dari target Rp 140 triliun pada 2019.
Namun demikian, kalau target itu dicapai, KUR baru menjangkau 2,5 persen dari total kredit. "Jadi masih rendah, kami perkirakan ketika KUR mencapai Rp 300 triliunan, itu baru mencapai 5 persen dari total kredit, dan itu pada 2024," kata Wimboh.
Di samping KUR, ia mengatakan kredit usaha mikro kecil dan menengah kini telah mencapai 20 persen dari total kredit perbankan. Adapun outstandingnya kini mencapai Rp 1.102 triliun pada 2019. Selain itu, ia menyebut Program Jaring telah menyalurkan kredit Rp 31,9 triliun yang kebanyakan dari sektor perikanan.
Sementara itu, untuk Bank Wakaf Mikro saat ini berjumlah 55 bank di seluruh Indonesia dengan 24.021 nasabah. Ia mengatakan program itu akan mengedepankan pembinaan. Pembinaan itu dilakukan dalam pertemuan pekanan atau bulanan sembari mengaji.
"Tinggal bagaimana menghubungkan ini jadi pembinaan mikro dan ekosistem pembiayaan. Nanti kita perluas dengan pembiayaan yang lebih besar, dan pemasaran," ujar Wimboh. Ia mengatakan program itu adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti. Sehingga, diharapkan para pemangku kepentingan, mulai Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, hingga Kepala Dinas Pendidikan di daerah bisa bersinergi.
