Chatib Basri Jelaskan soal Jabatan Komisaris di Banyak Perusahaan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

    M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Chatib Basri angkat bicara soal rangkap jabatan komisaris di sejumlah perusahaan. Melalui layanan pesan singkat, ia memastikan akan patuh sesuai dengan aturan OJK, yang mana setiap komisaris bank hanya boleh merangkap di satu perusahaan nonbank dan tidak boleh merangkap di perusahaan jasa keuangan.

    "Saya tentu harus comply dengan itu. Aturannya di luar Bank Mandiri saya hanya boleh merangkap di satu perusahaan non-keuangan dan saya pasti comply dengan itu," kata Chatib Basri, Senin, 9 Desember 2019.

    Sejak Senin kemarin, Menteri Keuangan periode 2013-2014 ini resmi ditetapkan sebagai Wakil Utama Komisaris Bank Mandiri dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB). 

    Chatib pun saat ini masih menjabat di tiga perusahaan sebagai komisaris. Pertama, Presiden Komisaris PT XL Axiata Tbk. sejak 2016 hingga saat ini. Kedua, Komisaris Independen PT Indika Energy Tbk. sejak 2015 hingga saat ini. Ketiga, Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk. sejak 2015 hingga saat ini.

    Saat ditanya akan melepas perusahaan yang mana, Chatib enggan menyebutkan. "Nanti ya, kan itu perusahaan publik. Biar nanti ada statement resminya."

    Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas memastikan Chatib Basri akan mundur dari jabatan Komisaris Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Menurut Rohan, selagi tidak di perusahaan keuangan, posisi rangkap jabatan komisaris juga masih dimungkinkan.

    "Coba lihat lagi aturannya, selagi tidak sesama perusahaan keuangan maka bisa menjadi komisaris. Pak Chatib Basri yang pasti akan mundur dari KPEI," ujar Rohan. 

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.