TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta konsultan Indonesia mengevaluasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang akan dikerjakan bersama pihak Jepang. Sebab, belajar dari pengalaman lalu, Luhut merasa pihak Indonesia terlalu dibatasi oleh Jepang dalam proyek pembangunan Mass Rapid Transportasi (MRT) .
Menurut Luhut, hal itu disampaikannya di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa waktu lalu. "Saya bilang ke Jepang, kalian harus mau konsultan kami mengevaluasi. Jangan seperti MRT, MRT itu kami terlalu dikunci. Enggak mau lagi mengulangi masa lalu. Tersentak juga mereka," katanya dalam coffee morning bersama wartawan di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Luhut menuturkan evaluasi atas proyek kerja sama dengan negara lain juga telah dilakukan, termasuk proyek Cina. "Semua proyek Cina yang ada di kita, kita evaluasi. Tim BPPT itu reguler mengecek semua," katanya.
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan preparatory survey, Tim Konsultan JICA pada Mei 2020, akan menyajikan hasil kajian sementara (interm report) untuk memutuskan kelanjutan dari proyek kereta semi cepat ini. Melalui kajian sementara ini, pemerintah Indonesia berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif untuk pengambilan keputusan, baik secara teknis, skema pembiayaan proyek maupun kebijakan operasional.
Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Koridor Jakarta-Surabaya merupakan salah satu proyek strategis nasional sesuai penugasan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah resmi menandatangani kesepakatan teknis untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dalam “Summary Record on Java North Line Upgrading Project" pada 24 September 2019.
ANTARA
