Luhut Akan Jadikan Bakamla Coast Guard Sepenuhnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rangkuman hasil pertemuan G20 di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai di Indonesia. Hal ini di antaranya karena industri pelayaran nasional masih terkendala karena belum ada badan tunggal penjaga laut dan pantai.

    Dia menegaskan dalam waktu dekat pemerintah akan menjadikan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Coast Guard. “Nanti Bakamla itu akan menjadi coast guard sepenuhnya, dan nantinya Bakamla itu akan menjadi partner untuk INSA [Indonesian National Shipowners Association] juga di laut,” kata Luhut, Senin , 9 Desember 2019.

    Luhut juga mendorong pula agar kapal-kapal yang digunakan oleh para penjaga pantai ini merupakan kapal yang berstandar untuk jelajah samudera, sehingga tidak kalah dengan penjaga pantai dan laut dari negara lain.

    Nantinya, kata Luhut, aturan mengenai coast guard akan termasuk dalam omnibus law yang mulai dipersiapkan oleh pemerintah sehingga kewenangan di laut dikelola oleh satu instansi.

    "Kita jadikan satu semua kewenangan Menteri Perhubungan Budi Karya sudah bicara, di tim sudah bicara, kita sudah bicara dengan Presiden juga memang tidak bisa dipecah-pecah kewenangan itu," kata Luhut

    Sebelumnya, pengusaha pelayaran yang tergabung dalam INSA mengadukan soal penjaga laut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pekan lalu 

    Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan pihaknya membahas mengenai isu coast guard. Ia mengatakan Indonesia memiliki tiga coast guard yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air.

    Carmelita berharap Presiden menetapkan satu penegak hukum saja. Pasalnya, keberadaan lebih dari satu coast guard itu memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, menurutnya, sering diberhentikan oleh coast guard.

    Dengan demikian, biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran itu menjadi lebih besar. "Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan (tiba lebih lama) karena setop-setop," kata Carmelita.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.