Pimpinan KPK Terpilih Pertimbangkan Usulan Sri Mulyani

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih berjanji memenuhi permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, 9 Desember 2019, Sri Mulyani minta KPK ikut menjaga pegawai pajak, bukan mengawasi dan mencurigai mereka.

"Kami akan merespons dan menindaklanjuti harapan bapak dan ibu semua," kata komisioner KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar dalam acara yang diadakan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Janji itu tidak hanya disampaikan Lili ke Sri seorang, tapi juga beberapa pejabat negara yang menyampaikan harapan kepada KPK ke depannya. Di antara pejabat yang hadir yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam acara ini, hanya Lili yang diminta menanggapi oleh moderator yang juga juru bicara KPK Febri Diansyah. Sementara, Ketua KPK terpilih Firli Bahuri telah lebih dulu meninggalkan ruangan acara beberapa saat setelah Sri Mulyani berbicara di depan panggung.

Di atas panggung acara, Sri yang menjadi salah satu panelis meminta KPK ikut mendampingi pejabat karena memiliki kewenangan yang besar dalam penerimaan negara. Dengan demikian, pejabat tersebut tidak menganggap KPK sebagai ancaman tapi sebagai suatu institusi yang ikut menjaga penerimaan tersebut.

"Kalau yang dipegang itu kewenangan yang memiliki value atau nilai yang besar, maka orang-orang tersebut itu harus dijaga, bukan diawasi atau dicurigai, tapi dijaga," kata Sri.

Sri Mulyani mencontohkan pegawai bagian pemeriksaan di Kantor Pajak Pratama. Posisi ini, kata Sri, merupakan pos yang rawan karena mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Dari wajib pajak yang diperiksa, kata Sri, ada potensi penerimaan pajak yang biasanya mencapai juta, miliar, hingga triliunan rupiah. Menurut Sri, pejabat ini rawan tergoda meski digaji dengan nilai berapa pun. "Jadi kalau ngomong cukup atau enggak cukup, itu masalah tamak atau enggak tamak aja gitu," kata Sri Mulyani.

FAJAR PEBRIANTO






Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

39 menit lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

16 jam lalu

Apa Arti Impunitas atau Kebal Hukum?

Impunitas bisa berupa pemberian pengampunan kepada pejabat pemerintah


Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

19 jam lalu

Eks Komisioner KPK Bilang Ada Indikasi Kuat Anies Baswedan Ingin Dikriminalisasi

KPK dikabarkan telah melakukan sejumlah gelar perkara untuk membahas kasus Formula E. Disebut-sebut menyasar Anies Baswedan.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

2 hari lalu

Rupiah Dibuka Menguat di Posisi Rp 15.195

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih lebih baik ketimbang negara lain.


Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

2 hari lalu

Rupiah Tembus Rp 15 Ribu, Sri Mulyani Sebut Mata Uang Negara Lain Lebih Loyo

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah masih lebih rendah ketimbang negara lain, yakni 6,1 persen.


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

2 hari lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

2 hari lalu

Akumulasi Defisit Fiskal Selama Covid-19 Rendah, Sri Mulyani: Jauh di Bawah Negara Lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, akumulasi defisit fiskal Indonesia selama masa Covid-19 sangat rendah dibanding negara-negara lain.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

2 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

2 hari lalu

Krisis Inggris, Sri Mulyani Yakin Dampaknya Tak Signifikan ke RI karena ..

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi dampak krisis Inggris.