Pimpinan KPK Terpilih Pertimbangkan Usulan Sri Mulyani

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih berjanji memenuhi permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, 9 Desember 2019, Sri Mulyani minta KPK ikut menjaga pegawai pajak, bukan mengawasi dan mencurigai mereka.

    "Kami akan merespons dan menindaklanjuti harapan bapak dan ibu semua," kata komisioner KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar dalam acara yang diadakan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin.

    Janji itu tidak hanya disampaikan Lili ke Sri seorang, tapi juga beberapa pejabat negara yang menyampaikan harapan kepada KPK ke depannya. Di antara pejabat yang hadir yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

    Dalam acara ini, hanya Lili yang diminta menanggapi oleh moderator yang juga juru bicara KPK Febri Diansyah. Sementara, Ketua KPK terpilih Firli Bahuri telah lebih dulu meninggalkan ruangan acara beberapa saat setelah Sri Mulyani berbicara di depan panggung.

    Di atas panggung acara, Sri yang menjadi salah satu panelis meminta KPK ikut mendampingi pejabat karena memiliki kewenangan yang besar dalam penerimaan negara. Dengan demikian, pejabat tersebut tidak menganggap KPK sebagai ancaman tapi sebagai suatu institusi yang ikut menjaga penerimaan tersebut.

    "Kalau yang dipegang itu kewenangan yang memiliki value atau nilai yang besar, maka orang-orang tersebut itu harus dijaga, bukan diawasi atau dicurigai, tapi dijaga," kata Sri.

    Sri Mulyani mencontohkan pegawai bagian pemeriksaan di Kantor Pajak Pratama. Posisi ini, kata Sri, merupakan pos yang rawan karena mereka berhadapan dengan wajib pajak yang diperiksa.

    Dari wajib pajak yang diperiksa, kata Sri, ada potensi penerimaan pajak yang biasanya mencapai juta, miliar, hingga triliunan rupiah. Menurut Sri, pejabat ini rawan tergoda meski digaji dengan nilai berapa pun. "Jadi kalau ngomong cukup atau enggak cukup, itu masalah tamak atau enggak tamak aja gitu," kata Sri Mulyani.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.