Sri Mulyani: Tugas Paling Berat KPK Adalah Mengubah Mindset

Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menjabat Menteri Keuangan periode 2019 - 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tugas paling berat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mengubah pola pikir pencegahan korupsi di masyarakat. Dari masyarakat yang didominasi ketakutan dan kekhawatiran, menjadi masyarakat yang berbasis kepercayaan.

"Kalau didominasi oleh ketakutan, apalagi sampai merasa ini adalah ancaman, maka seluruh sistem akan ikuti tone seperti itu," kata Sri Mulyani di depan pimpinan KPK dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut Sri Mulyani, sistem pencegahan korupsi yang didominasi oleh ketakutan tersebut hanya akan menghasilkan biaya yang tinggi. "Itu pasti dari sisi ekonomi menjadi beban yang luar biasa," kata dia.

Upaya ini sebenarnya telah dimulai dengan kerja sama antara Kemenkeu dan KPK. 28 November 2019, KPK dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menjalin kerja sama dalam upaya peningkatan pencegahan korupsi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam acara ini, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa dalam birokrasi, dirinya tetap percaya upaya membangun sistem yang bersih itu harus berkelanjutan. "Gak bisa cuma sekali. namun kita terus menerus," kata dia.

Sri Mulyani juga percaya, masih banyak pejabat negara atau PNS yang memiliki integritas yang baik. Jumlahnya dinilai mencapai 97,5 persen.

Oleh karena itu, ia mengajak KPK untuk memenangkan orang-orang yang baik ini, bukan mencurigai mereka. "Mereka harus percaya bahwa, sistem yang menjaga saya karena sebetulnya, saya memang ingin jadi orang baik, menjadi pejabat baik," ujar Sri Mulyani.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

7 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

14 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

17 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.