Kata Sri Mulyani Soal Pengelolaan LHKPN Kemenkeu Terbaik

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terbaik untuk Kementerian Keuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Terima kasih, kami mencoba untuk terus melaksanakan kewajiban kami untuk menyampaikan laporan harta kekayaan para pejabat dan itu sebagai sesuatu yang sifatnya mandatory," kata dia dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.

Selain Kementerian Keuangan, ada dua kementerian lain yang meraih penghargaan pengelola LHKPN terbaik dari KPK. Keduanya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian.

Selain pemerintah pusat, KPK memberikan penghargaan pengelolaan LHKPN kepada sejumlah pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD.

Untuk tingkat pemerintah provinsi, pengelola terbaik adalah Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Lalu untuk pemerintah kabupaten kota, pengelola terbaik adalah Kota Batam, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karawang.

Untuk level BUMN, pengelola terbaik menurut KPK adalah PT Perusahaan Gas Negara, Tbk, PT Bio Farma, dan Perum Damri. Terakhir untuk BUMN, pengelola terbaik adalah PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta Bank Sulawesi Tengah.

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin mengatakan ini merupakan penghargaan LHKPN pertama yang diraih perusahaannya. "Kami terus beruusaha memperbaiki semua sistem, seperti transparansi," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO






Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

29 menit lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Wisata ke Pantai Sawarna Bisa Naik Damri, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

1 jam lalu

Wisata ke Pantai Sawarna Bisa Naik Damri, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Rute menuju Pantai Sawarna itu akan melintasi Pandeglang, Rangkasbitung dan Bayah.


DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

1 jam lalu

DIsomasi Paulus Waterpauw, Pengacara Lukas Enembe: Hanya Sampaikan Data Fakta Ada Upaya Kriminalisasi

Menurut Roy, buku itu telah menyampaikan upaya kriminalisasi yang ditujukan terhadap Lukas Enembe. Ia juga tidak akan menghubungi Paulus soal somasi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

3 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

4 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

5 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

8 jam lalu

Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Dituntut Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Suap

Jaksa KPK menilai Itong Isnaeni terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

14 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

15 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

16 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.