TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengaku telah bertemu secara one on one dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Ari Ashkara pada tiga pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Erick meminta Ari untuk mengkaji ulang bisnis model perusahaan pelat merah itu.
"Dalam pertemuan dengan pak Dirut itu, saya minta review apakah Garuda tidak lebih baik fokus di dalam negeri dan Asia saja," kata Erick kepada Tempo di Kementerian BUMN Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2019.
Pasalnya, Erick menilai pasar penerbangan di dalam negeri dan Asia itu masih gemuk dan menguntungkan. "Tidak usah gaya terbang ke Eropa," ujarnya.
Saat itu ia juga meminta Ari menghitung secara profesional berbagai kebijakan yang memberatkan Garuda selama ini, misalnya penerbangan ke London dan Amsterdam. "Saya juga sampaikan, yang namanya bisnis penerbangan ini tidak bisa menjadi bisnis seperti omprengan. Kalau penumpangnya tidak cukup, tidak usah terbang. Itu saya alami sendiri," kata Erick.
Selain itu, dia juga melihat ada kebijakan yang merusak Garuda selama 15 tahun tahun ini, yaitu pembelian pesawat terbang yang salah. Dia mengatakan kasus hukum itu sudah diproses dan terbukti harga leasing lebih mahal 30 persen dari pasaran.
Lebih jauh Erick menilai Garuda selama ini cukup memadai meski hanya dengan tiga model pesawat terbang. Tapi kenyataannya, dipaksakan banyak model. "Ini kan ada permainan. Jadi kita harus objektif mana kebijakan direksi hari ini, mana kebijakan direksi yang lama," kata dia.
Belakangan Erick mengumumkan pencopotan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara lantaran terlibat kasus kargo gelap pekan lalu. Ari diketahui menjadi pemilik kargo gelap berupa motor Harley Davidson yang diselundupkan dari Prancis menuju Jakarta. Bea dan Cukai Soekarno-Hatta menyita benda itu di hanggar Garuda Maintenance Facility pada 17 November lalu.
Soal perubahan arah bisnis BUMN, Erick menyatakan tak akan berhenti hanya di Garuda Indonesia. Perusahaan pelat merah lainnya yang akan diubah arah bisnisnya adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
