Menara Syariah Dibangun, Airlangga: 20 Ribu Tenaga Kerja Terserap

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditemui sebelum mengelar rapat koordinasi tentang optimalisasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Dalam pertemuan itu pemerintah salah satunya membahas soal opsi menjadikan TPPI sebagai BUMN. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pembangunan Menara Syariah di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara, bakal membuka banyak lapangan kerja anyar di Ibu Kota.

"Yang membanggakan bagi pemerintah karena akan mempekerjakan 5.000-20.000 orang tenaga kerja," ujar Airlangga saat memberi sambutan dalam acara pemancangan pertama pembangunan Menara Syariah di Swissotel, Jakarta Utara, Ahad, 8 Desember 2019. Apalagi kalau proyek ini terus berkembang menjadi kawasan Pusat Keuangan Syariah Internasional seluas 23,5 hektare.

Airlangga mengatakan pasar keuangan syariah dunia pasar tahun 2023 dibidik mencapai US$ 3 miliar. Per hari ini, kata dia, nilai itu baru mencapai US$ 460 juta. Meski demikian perkembangan keuangan syariah di Indonesia masih sangat tertinggal. "Hanya 10 persen dari keuangan kita yang basisnya syariah."

Padahal, porsi keuangan syariah di Arab Saudi sudah mencapai 51 persen. Sementara, di Malaysia keuangan syariah sudah sekitar 23 persen. Ia berharap pengembangan Menara Syariah bersama dengan Malaysia bisa menggenjot angka tersebut.

Menilik sistem keuangan Indonesia, Airlangga mencatat perbankan syariah di Indonesia baru ada 34 bank. Sedangkan, untuk takaful atau asuransi tercatat 58. "Ruang berkembangnya masih sangat besar," katanya.

Peletakan batu pertama alias ground breaking pembangunan infrastruktur dari gedung kembar Menara Syariah dilaksanakan pada Ahad petang, 8 Desember 2019. "Ini adalah awal dari megaproyek kawasan pusat keuangan syariah internasional di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara," kata Presiden Direktur Agung Sedayu, Nono Sampono.

Menara kembar itu bakal berdiri di atas lahan seluas sekitar 4 hektare, bagian dari keseluruhan kawasan Pusat Keuangan Syariah Internasional yang seluas 23,5 hektare. Pembangunan dua menara itu akan membutuhkan waktu sekitar 20 bulan dan menelan biaya Rp 3,5 triliun.

Gedung tersebut nantinya akan menampung sekitar 5.000 orang karyawan. Adapun masing-masing gedung akan memiliki ketinggian 29 lantai gedung perkantoran, serta akan memiliki fasilitas ritel di tengahnya. Menara Syariah tersebut didesain oleh desainer dari DP Architecs Ltd, yang berpengalaman merancang gedung sejenis di timur tengah.

Dana pembangunan menara kembar itu hadir, antara lain, dari investor dalam negeri, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses -- kerjasama dua konglomerat Agung Sedayu Group dan Salim Group. Selain itu ada pula PT Fin Centerindo, serta investor Malaysia, Matrix Concepts Holdings Berhad. Di samping itu, PT Nikko Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penasehat keuangan.

Agung Sedayu Group dan Salim Group juga menggandeng sejumlah investor mancanegara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebab, keseluruhan Kawasan Keuangan Syariah Internasional itu akan membutuhkan investasi US$ 5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun dan jangka waktu 10 tahun.






Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

20 jam lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

1 hari lalu

Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

Kaesang Pangarep menceritakan pernah bertemu Lo Kheng Hong pada 2019. Siapakah sosok yang akrab disapa Pak Lo ini?


Prudential Syariah Percepat Literasi Keuangan Syariah Indonesia

1 hari lalu

Prudential Syariah Percepat Literasi Keuangan Syariah Indonesia

Setelah resmi berdiri sebagai entitas mandiri, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mendorong kemajuan perekonomian syariah melalui Syariah Knowledge Centre.


Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

1 hari lalu

Dugaan Retas HP Menko Airlangga, Jubir: Tidak Ada Kiriman File Spyware

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina buka suara soal dugaan peretasan terhadap ponsel milik Menteri Airlangga Hartarto.


10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

2 hari lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

2 hari lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

3 hari lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

Aidil mengatakan resesi akan membuat tabungan masyarakat di bank tergerus tingginya inflasi.


Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

4 hari lalu

Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

Pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi, dan industri di Bali pada 22-23 September 2022 menghasilkan kesepakatan baru yaitu Bali Compendium (Kompendium Bali), yang terdiri atas lima poin.


Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

4 hari lalu

Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

Kaesang Pangarep, Youtuber Kevin Hendrawan dan PT Samuel Sekuritas meluncurkan aplikasi Saham Rakyat versi pro.


Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

4 hari lalu

Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

Apindo meminta pemerintah menciptakan kebijakan fiskal dan makro prudential yang responsif untuk menanggulangi dampak resesi global.