Dewas Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sebelumnya memberhentikan sementara Helmy Yahya sebagai Direktur Utama Televisi Nasional yang dikelola pemerintah. Keputusan itu berlaku sejak diterbitkannya SK Dewas Nomor 3 Tahun 2019 pada rabu lalu. Latar belakang dikeluarkannya surat keputusan itu diduga terkait dengan penyelenggaraan perusahaan Televisi milik negara tersebut.
Salah seorang Anggota Dewas LPP TVRI, Maryuni Kabul Budiono, menuturkan keputusan untuk memberhentikan sementara Helmy Yahya telah berdasar pada pertimbangan yang kuat. “Ada beberapa catatan yang menurut kami sudah bisa dijadikan landasan untuk keluarnya surat pemberhentian itu, menyangkut penyelenggaraan LPP TVRI,” tutur dia.
Sesaat setelah surat keluar, Helmy mengatakan pencopotan dirinya dari kursi Dirut adalah cacat hukum. “Saya tetap Dirut TVRI yang sah bersama seluruh direksi,” kata Helmy, Kamis, 5 Desember 2019.
Dalam surat pernyataannya, Helmy menuturkan bahwa SK yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas pada kemarin adalah cacat hukum dan tidak mendasar. Sebab, mengacu pada PP Nomor 13 Tahun 2005 Pasal 24 ayat 4, disebutkan bahwa anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila, pertama, tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga. Ketiga, dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terakhir, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 22 (PP No.13/2005). Helmy Yahya menyatakan dalam SK tersebut tidak dijelaskan alasan Dewan Pengawas yang menonaktifkan dirinya.
BISNIS
