Kelola Dana Desa untuk Pariwisata, Kas Desa Ini Miliaran Rupiah

Suasana di objek wisata Coban Jahe, Dusun Begawan, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. TEMPO/Abdi Purnomo

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin alokasi dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan yang bersifat kreatif dan melibatkan masyarakat.

"Pembangunan di desa bukan hanya masalah uang, kalau masalah uang diberi uang, semua berhasil tetapi yang berhasil yang memiliki kreatifitas, yang memiliki visi pembangunan," kata Direktur Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Kemenkeu Hidayat Amir di Nusa Dua, Bali, Jumat 6 Desember 2019.

Dalam Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Kemenkeu mengangkat sosok-sosok inspiratif salah satunya Kepala Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Udi Hartoko.

Dalam kesempatan itu, Udi membeberkan dana pemerintah untuk desa seluas 330 hektare itu mengubah desa yang sebelumnya kurang produktif dan miskin menjadi desa yang berdaya dengan ekonomi kreatifnya.

Sejak mendapat kucuran dana desa tahun 2015, ia mengklaim desa dengan penduduk 4.279 jiwa itu kini tidak memiliki warga menganggur.

"Pengangguran zero (nol) sekarang. Sekarang warga desa lain kita tampung, ada juga," katanya.

Tahun 2015, desa itu mendapat dana desa sekitar Rp700 juta dan tahun ini sudah meningkat menjadi Rp1 miliar.

Dari dana itu, 70 persen digunakan untuk pemberdayaan dan pembinaan desa, sisanya digunakan untuk operasional desa.

Menurut dia, dana desa tidak melulu digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tapi dialokasikan untuk badan usaha milik desa yang diarahkan untuk wisata desa, jasa parkir, kafe sawah.

Daya tarik desa wisata di tiga dusunnya yakni budaya, konservasi, edukasi peternakan dengan total pendapatan asli desa mencapai Rp1,8 miliar.

"Soal utama membangun pariwisata itu bukan fisik tapi membangun kesadaran masyarakat, mereka juga harus punya jiwa kuat untuk desanya jadi bukan ujung-ujungnya tapi uang untuk memberdayakan desa," katanya.

Di BUMDes itu, Udi menjelaskan tidak membuka unit simpan pinjam karena berpotensi mendatangkan dampak politik.

Untuk kegiatan menabung dan pinjaman, ia mengarahkan ke agen keuangan di desa yang didirikan oleh perbankan.

Tujuannya, lanjut dia, agar warga memiliki kedisiplinan dalam mengelola keuangan.

"Makanya kalau misalnya ada meminjam Rp10 juta, mereka mungkin berpikir tidak mungkin kepala desa akan menagih karena urusan politik. Sejak awal saya tidak mau ada unit simpan pinjam," katanya.






Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

1 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tiga Cara Hadapi Inflasi Musuh Dunia, Kemnaker Pastikan BSU Cair Pekan Depan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis Jumat kemarin, dimulai dari tingginya inflasi telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

1 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

1 hari lalu

Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU).


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

2 hari lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

2 hari lalu

Kemenkeu: BLT BBM yang Sudah Tersalurkan Rp 6,2 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan perkembangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).


Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

2 hari lalu

Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia.


Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

2 hari lalu

Kemenkeu: Bansos Sembako dan PKH Didistribusikan Lagi Mulai 3 Oktober 2022

Kemenkeu membeberkan perkembangan dari bantuan sosial atau bansos reguler yakni pemberian sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).


Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

2 hari lalu

Distribusi Bansos PKH, Kemenkeu: Cara Pemerintah Intervensi Kemiskinan

Kemenkeu mengumumkan bahwa bantuan sosial atau bansos reguler yakni sembako dan dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat akan dibagikan Senin, 3 Oktober 2022.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

2 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.