TEMPO.CO, Jakarta - Terkait surat pemecatan yang dilayangkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia kepada Dirut TVRI Helmy Yahya, Dewan Perwakilan Rakyat menilai hubungan keduanya tak harmonis. Karena itu, anggota DPR Komisi I Abdul Kharis Almasyhari akan mempertemukan Helmy Yahya dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI Arief Hidayat Thamrin untuk duduk bersama di rapat komisi I DPR.
“Ada suasana yang kurang harmonis antara Dewas dan direksi TVRI,” katanya kepada Bisnis.com, Kamis 5 Desember 2019.
Menurutnya, ketidakharmonisan itu berkaitan dengan sudut pandang untuk penyelesaikan masalah-masalah internal TVRI. “Makanya, kami ingin mereka duduk bersama untuk mengurai penyebab kurang harmonisnya hubungan antara Dewas dan direksi TVRI.”
Direktur Utama TVRI Helmy Yahya sendiri berkukuh menyebut surat keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran TVRI Nomor 3/2019 tentang pencopotan dirinya dari kursi Dirut 'cacat hukum'. “Saya tetap Dirut TVRI yang sah bersama seluruh direksi,” kata Helmy kepada Bisnis.com, Kamis.
Helmy Yahya ditunjuk sebagai Direktur Utama TVRI untuk periode 2017 hingga 2022 oleh Dewan Pengawas LPP TVRI Pada 24 November 2017. Saat itu, dia mengatakan memiliki empat prioritas kerja untuk membenahi stasiun televisi milik pemerintah itu.
Salah satu prioritas kerja Helmy Yahya selama lima tahun menjabat adalah mengemas ulang program-program di TVRI dengan tampilan yang kekinian. Ia juga menghidupkan kembali dengan tampilan kekinian adalah acara kuis dan sejumlah acara sinema elektronik.
Prioritas kedua yang akan dilakukannya adalah penyegaran Sumber Daya Manusia dengan membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk generasi milenial berkarya di TVRI. Ketiga, dia juga akan memperbaiki administrasi dan kondisi keuangan di TVRI.
Keempat, adalah pembaruan teknologi penyiaran di TVRI. Menurut Helmy Yahya, TVRI harus memperbarui teknologi penyiaran yang digunakan agar bisa mencapai tampilan program yang kekinian.
BISNIS
